OJK Bantu Kembangkan Model Kredit untuk Sektor Pertanian dalam Penyaluran KUR

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan akan ikut membantu dalam membangun dan mengembangkan model kredit untuk sektor pertanian yang akan menjadi fokus sektor dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun ini.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, mengubah fokus sektor penyaluran KUR dari sebelumnya perdagangan menjadi pertanian tidaklah mudah dan membutuhkan persiapan, terutama dalam kapasitas lembaga penyalurnya.

"Oleh karena itu tentu saja OJK akan terus ikut serta di dalam misalnya mencoba membangun "lending model" (model penyaluran) baru. Lending model yang melibatkan banyak pihak tentunya di sektor pertanian, terutama mendukung sektor ketahanan, sektor perternakan, sektor energi dan lain sebagainya," ujar Muliaman di Jakarta, Jumat (27/1/2017).

Dengan lending model untuk pertanian tersebut, lanjut Muliaman, diharapkan kemudian ada mitigasi dari lembaga penyalur KUR karena karakteristik dari sektor pertanian memang berbeda dari sektor perdagangan.

"Karena di dalam lending model yang mestinya nanti kita akan bangun, akan terlibat penjaminan kredit kemudian juga asuransi kredit dan pihak-pihak lain yang meyakini bahwa sektor tersebut bisa dibiayai dengan ekosistem yang jelas," ujar Muliaman.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan porsi penyaluran KUR di sektor produksi seperti pertanian, perikanan, dan industri ditargetkan naik menjadi 40 persen di 2017, dari realisasi pada 2016 sebesar 22 persen, dengan total plafon Rp110 triliun.

Porsi penyaluran KUR tersebut berdasarkan skema adalah 81 persen untuk KUR Mikro, 18 persen untuk KUR Ritel, dan satu persen untuk penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sedangkan, subsidi bunga KUR Mikro menjadi 9,55 persen.

Sebelumnya, realisasi penyaluran KUR per 31 Desember 2016 tercatat mencapai Rp94,4 triliun atau 94,4 persen dari target penyaluran Rp100 triliun.

KUR Mikro memiliki porsi penyaluran terbesar yaitu sebesar Rp65,6 triliun atau 69,5 persen, diikuti dengan KUR Ritel sebesar Rp28,6 triliun atau 30,3 persen, dan KUR untuk penempatan TKI sebesar Rp177 miliar atau 0,2 persen.

Meski sedang terjadi perlambatan ekonomi global, kredit bermasalah (NPL) KUR hanya tercatat 0,37 persen, dengan jumlah debitur yang menerima kredit ini sebanyak 4.362.599.

Sementara itu, BRI menjadi penyalur KUR tertinggi pada 2016 yaitu Rp69,4 triliun, diikuti Bank Mandiri sebesar Rp13,3 triliun, dan BNI sebanyak Rp10,3 triliun. Sisanya disumbangkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) maupun penyalur lainnya.

Berdasarkan wilayah, penyaluran KUR masih didominasi oleh provinsi yang terletak di Jawa. Tiga provinsi dengan penyaluran KUR tertinggi adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Untuk penyaluran KUR tertinggi di provinsi luar Jawa adalah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Kinerja penyaluran tersebut sesuai dengan sebaran UMKM di Indonesia. (Ant)