Dana Rp1 Miliar Per RW, Djarot: Bagaimana Pertanggungjawabannya?

Calon wakil gubernur DKI jakarta Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan mekanisme pertanggungjawaban penyaluran dana Rp1 miliar per rukun warga (RW).

"Yang paling penting adalah bagaimana sistem mekanisme pertanggungjawabannya, karena seluruh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) itu harus dipertanggungjawabkan, bagaimana pertanggungjawabannya? Jangan sampai nanti kayak kasus di provinsi yang lain, sehingga banyak yang terkena kasus hukum, itu yang paling penting, bukan sekedar duitnya tapi bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya," kata Djarot di Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2017).

Dia juga mempertanyakan asal muasal anggaran terkait program calon gubernur dan wakil gubernur Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni tentang program Rp1 miliar per RW dan bantuan Rp50 juta per unit usaha jika terpilih menjadi pemimpin Jakarta.

"Jadi bukan hitungannya Rp2,7 triliun, tapi persoalannya adalah satu, kalau memang ada program seperti itu sama dengan program bantuan 50 juta per unit usaha dihitung itu berapa nilainya, dipakai sampai Rp6 triliun, itu anggarannya dari mana?" tutur Djarot.

Mantan wali kota Blitar itu menjelaskan seperti program Rp1 miliar per desa, beberapa kepala desa menyampaikan kekhawatiran kepada dirinya tentang pertanggungjawaban dana itu. "Beberapa kepala desa yang datang ke saya ngomong 'waduh kami takut, kalau tidak ada pedoman yang jelas karena kami tidak ingin tersangkut masalah hukum', tuturnya.

Menurut Djarot, persoalan dari program Rp1 miliar per RW ke depan adalah upaya agar tidak terjadi penyalahgunaan yang berujung pada korupsi. "Ini persoalannya ya, ini per RW, terus bagaimana mekanisme supaya ini tidak membuat konflik dI lapangan, untuk berebut antar RT (rukun tangga) antarkelompok masyarakat di situ, untuk daerah seperti ini lho ya, jadi ini sebetulnya yang kami maksud," ujarnya.

Sebelumnya, tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni keberatan penyebutan politik uang untuk program kandidatnya. "Kami sangat keberatan kalau program kami ini dikatakan sebagai politik uang," ujar juru bicara Agus Yudhoyono, Rico Rustombi di Jakarta, Minggu.

Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta menduga program Rp1 miliar per RW yang dijanjikan Agus-Sylvi sebagai wujud politik uang karena program yang disampaikan Agus-Sylvi dalam pidato politik benerapa waktu lalu itu tidak tercantum dalam visi-misi mereka yang disampaikannya ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta.

Menurut Rico, program itu adalah program pemberdayaan komunitas yang merupakan penjabaran dari visi-misi. Rico menekankan program itu dananya berasal dari APBD DKI, bukan dari kantong pribadi Agus-Sylvi sehingga dalam prosesnya pun nanti harus ada persetujuan dari anggota DPRD DKI Jakarta bila kelak dilaksanakan. (Ant)