IPMI Ingin Pemerintah Dongkrak Daya Saing Nasional

CEO IPMI International Business School Jimmy Gani menginginkan pemerintah dapat mendongkrak daya saing nasional dengan cara mempercepat pembangunan ekonomi dengan pendekatan klaster industri dan rantai nilai. "Dongkrak daya saing nasional sehingga tidak perlu lagi tergantung kepada ketersediaan sumber daya alam," kata Jimmy Gani dalam kuliah umum di Kampus IPMI Kalibata, Jakarta, Sabtu (4/2/2017).

Menurut dia, pada saat ini kesejahteraan rakyat sudah saatnya harus diciptakan oleh negara dan tidak lagi bergantung kepada sumber daya alam guna memajukan kesejahteraan rakyat. Jimmy Gani mengingatkan bahwa beberapa negara yang minim sumber daya alam justru lebih maju perekonmiannya dibandingkan dengan Republik Indonesia.

Ia mencontohkan, Singapura berada di posisi kedua dalam tingkat daya saing global menurut laporan Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2016-2017, sedangkan Indonesia di urutan ke-41. Untuk itu, ujar dia, diperlukan modernisasi dalam paradigma ekonomi sehingga aktivitas perekonomian nasional juga tidak stagnan. "Caranya dengan menitikberatkan pembangunan nasional pada perbaikan iklim investasi, pengembangan inovasi, dan peningkatan daya saing industri," paparnya.

Sebelumnya, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melalui studi tata kelola ekonomi daerah (TKED) sepanjang 2016 menyatakan, tata kelola telah mulai dijadikan instrumen dalam membangun daya saing dan pembentukan iklim investasi yang kondusif.

Direktur Eksekutif KPPOD Robert Na Endi Jaweng mengatakan, studi TKED 2016 telah memperlihatkan bahwa peningkatan kinerja tata kelola tidak lagi didominasi daerah-daerah di Indonesia Barat. "Daerah-daerah di belahan tengah dan timur mulai menunjukkan perbaikan tata kelola dan mengejar ketertinggalan," ujar Endi di Jakarta, Selasa (31/1).

Dalam susunan peringkat TKED 2016, mulai muncul kota-kota di wilayah timur Indonesia dan berskala ekonomi sedang atau menengah pada susunan peringkat 10 besar terbaik. Adapun sepuluh peringkat ibukota provinsi dengan tata kelola terbaik antara lain Pontianak, Gorontalo, Semarang, Samarinda, Palu, Makassar, Banda Aceh, Kendari, Manado, dan Ambon.

Studi TKED 2016 sendiri bertujuan untuk memberikan gambaran kualitas tata kelola ekonomi di 32 daerah ibukota dan provinsi. Gambaran kualitas diukur berdasarkan sejumlah variabel pilihan yang menjadi domain kewenangan pemda dan berbasis kebutuhan dunia usaha. (Ant)