Pilkada Serentak, Kapolri Akui Ada Kerawanan

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengakui adanya kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 15 Februari 2017.

Kapolri di Medan, Minggu (5/2/2017), mengatakan dari pemantauan selama ini, potensi kerawanan itu ada dalam Pilkada di Jakarta, Aceh dan beberapa wilayah di Indoesia bagian timur. "Seperti di Sulawesi Tenggara dan Papua," katanya didampingi Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel.

Menurut Kapolri, untuk mengatasi potensi kerawanan tersebut, pihaknya melaksanakan kebijakan menambah jumlah personel pengamanan. Namun, meski ada dukungan dari pusat, tetapi pihaknya meminta ada pengamanan mandiri secara kewilayahan terlebih dulu.

Untuk itu, Kapolri meminta seluruh satuan wilayah yang di daerahnya ada pelaksanaan pilkada untuk menilai kondisi di daerah masing-masing. "Kalau membutuhkan dukungan, akan kami 'back up' dari satuan di atas. Memang ada penambahan (pengamanan), tetapi tergantung dinamika. Kalau kita anggap rawan, kita tambah," katanya.

Sebelumnya, Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel mengatakan, pihaknya melakukan antisipasi terhadap potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan secara serentak di provinsi itu. Secara nasional, ada 101 daerah yang melaksanakan pilkada dan dua di antaranya berada di Sumut yakni di Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Di Tebing Tinggi, pilkadanya hanya diikuti satu pasangan calon, sedangkan di Tapanuli Tengah diikuti empat pasangan calon. Untuk itu, Polda Sumut melakukan identifikasi berbagai potensi kerawanan yang dapat timbul dalam pilkada di dua daerah tersebut.

Dengan pemantauan tersebut, diharapkan dapat dilakukan antisipasi pengamanan sehingga seluruh rangkaian pilkada berjalan dengan baik.

Selain pemantauan, Polda Sumut bekerja sama dengan unsur TNI ditekankan untuk mengamankan pilkada secara netral guna menghadirkan pesta demokrasi yang berkualitas. Sebagai bukti netralitas, tidak boleh ada anggota Polri yang menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan salah satu pasangan calon. (Ant)