Potensi Kerjasama Perbankan dan Nelayan Sangat Menjanjikan

Peluang kerja sama antara perbankan dan kalangan nelayan dinilai sangat menjanjikan karena tingkat pinjaman bermasalah di sektor kelautan dan perikanan dinilai kecil dibandingkan sektor lainnya, serta adanya peningkatan jumlah kredit.

"Di Indonesia, tren penyaluran kredit usaha penangkapan ikan mengalami peningkatan sejak tahun 2011-2015," kata Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities, Abdul Halim, di Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Abdul Halim mengungkapkan, data pada Februari 2016 menunjukkan jumlah kredit usaha penangkapan ikan nasional adalah sebesar Rp4,633 triliun dengan NPL (kredit bermasalah) sebesar 2,8 persen.

Tingkat NPL tersebut, menurut dia, menunjukkan penurunan dibandingkan dengan data tahun 2011 di mana NPL kredit usaha penangkapan ikan adalah sekitar 4,1 persen. "Hanya saja, ada beberapa penyebab yang menjadi kendala bagi penyaluran kredit kepada usaha perikanan, antara lain adalah agunan," katanya.

Selain itu, ia juga mengemukakan keterbatasan informasi yang dimiliki perbankan terkait dengan usaha perikanan tangkap dan budidaya, seperti tidak sepanjang tahun nelayan bisa melaut sehingga memerlukan pendampingan ekstra.

Untuk itu, ujar Abdul Halim, perbankan mesti mampu merumuskan mekanisme penyaluran kreditnya karena angka produksi perikanan nasional menjanjikan sehingga membuka peluang kerja sama antara nelayan dan pihak perbankan.

Sebelumnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk meningkatkan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2017 karena jumlah penyaluran yang ada tahun sebelumnya dinilai masih terlalu minim.

"Khusus sektor kelautan dan perikanan, kami akan meningkatkan alokasi rencana ekspansi bisnis pada 2017," kata Deputi Pemimpin Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI Arif Sularso dalam acara Forum Bisnis dan Investasi Indonesia di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis.

Arif mencontohkan, dari total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2016, hanya sebanyak satu persen atau sekitar Rp89 miliar yang disalurkan untuk sektor perikanan.

Namun pada tahun 2017 ini, lanjutnya, pihaknya menargetkan akan meningkatkan share dari keseluruhan penyaluran KUR menjadi lima persen atau diperkirakan sekitar Rp575 miliar. "Kami yakin bisa meningkatkan share dan kontribusi kami kepada sektor perikanan," katanya.

Untuk itu, ujar dia, BNI juga menerapkan beberapa strategi untuk dapat mencapai target tersebut seperti kerja sama dengan divisi korporasi membuat skema pembiayaan rantai.

Dengan demikian, lanjutnya, pihak mengoptimalkan sejumlah hal seperti dari pemasok hingga vendor dari pelaku usaha yang telah menjadi debitur kredit korporasi dari perusahaan perbankan tersebut.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menginginkan perbankan bisa memperbesar fasilitas pembiayaan seperti dalam bentuk kredit untuk investasi sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.

"Informasi yang kami terima dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga saat ini kredit yang diberikan perbankan kepada sektor kelautan dan perikanan baru mencapai tiga persen dari total angka Rp5.000 triliun yang tersedia," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto di Jakarta, 7 November 2016.

Menurut Yugi Prayanto, jumlah penyaluran kredit sekitar Rp150 triliun tersebut dinilai masih terlalu sedikit. (Ant)