Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Wapres JK Targetkan Indonesia Jadi Produsen Kakao Nomor Dua di Dunia

Wapres JK Targetkan Indonesia Jadi Produsen Kakao Nomor Dua di Dunia Kredit Foto: Tri Yari Kurniawan
Warta Ekonomi, Makassar -

Pemerintah Republik Indonesia menyiapkan berbagai strategi guna meningkatkan produksi agar menjadi produsen kakao terbesar kedua di dunia. Di antaranya yakni melakukan peremajaan kakao, menyiapkan teknologi pertanian yang lebih handal dan merancang skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. Produksi kakao yang berkisar 777.500 ribu ton ditargetkan naik dua kali lipat.

"Indonesia masih berada di nomor tiga dan diharapkan bisa menjadi nomor dua. Kita ingin produktivitas kakao naik dua kali lipat menjadi 1,5 juta ton. Saat ini, kita masih di bawah 800 ribu ton, padahal lahan kita punya (untuk mencapai target 1,5 juta ton)," kata Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, seusai Rapat Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi di Makasar, Sulsel, kemarin.

Berdasarkan data yang dihimpun Warta Ekonomi, negara penghasil kakao terbesar di dunia yakni Pantai Gading dengan produksi sedikitnya 1.448.992 ton. Disusul Ghana (835.466 ton), Indonesia (777.500 ton), Nigeria (367.000 ton), Kamerun (275.00 ton) dan Brazil (256.186 ton).

Dalam rapat di Makassar, JK-sapaan akrab Jusuf Kalla, menerangkan pihaknya membahas upaya peningkatan produktivitas perkebunan, khususnya kakao di Sulawesi. Produksi kakao nasional diakuinya masih bertumpu pada empat provinsi di Sulawesi. "Kontribusi Sulawesi untuk kakao mencapai 60 hingga 70 persen untuk produksi kakao nasional," ujar orang nomor dua di Indonesia.

Permasalahannya, lanjut JK, lahan kakao di Sulawesi rata-rata merupakan perkebunan rakyat yang mesti dilakukan peremajaan. Untuk itu, masyarakat membutuhkan bantuan pemerintah. JK menyebut pihaknya akan menyiapkan teknologi dan merancang skema pembiayaan tanaman kakao. Toh, pemerintah menginginkan pembiayaan, semisal KUR dialihkan dari sektor perdagangan ke sektor produktif.

JK mengimbuhkan pembiayaan untuk pengadaan bibit dapat dibiayai oleh KUR dan juga menyiapkan peran industri. Dengan demikian, kata JK, pembiayaannya diusahakan tidak banyak lagi menggunakan dana dari APBN.?

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Tri Yari Kurniawan
Editor: Sucipto

Advertisement

Bagikan Artikel: