BI Akui Akses Keuangan ke Petani dan Nelayan Masih Sulit

Bank Indonesia mendorong pelaku industri dan regulator sektor keuangan melakukan inovasi skema pembiayaan ke sektor pertanian dan perikanan agar pembiayaan tersebut dapat berkelanjutan sekaligus minim risiko terhadap industri.

Asisten Gubernur BI Dyah Nastiti K. Makhijani saat membuka lokakarya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu (22/3/2017), mengatakan BI sudah mengidentifikasi salah satu praktik terbaik pembiayaan ke petani dan nelayan agar penetrasi pembiayaan dari industri keuangan dapat semakin terbuka.

"Kami sadari akses keuangan ke petani dan nelayan masih sulit. Bank juga mesti hati-hati saat memberikan pendanaan. Bank masih berpikiran, pertanian dan perikanan itu risikonya sangat tinggi," kata Dyah dalam lokakarya Diseminasi Proyek Regional Bank Indoesia-International Fund for Agricultural Develipment (IFAD)-Asia Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA).

Dalam lokakarya itu, BI menjadi Ketua Kelompok Kerja di Indonesia untuk melakukan proyek percontohan pembiayaan kepada petani dan nelayan.

Selain Indonesia, China dan Filipina juga membentuk tim kerja untuk menentukan praktik terbaik pembiayaan di negara mereka, kemudian akan didiskusikan dalam lokakarya pada Rabu hingga Jumat (24/3).

Direktur Departemen Pengembangan UMKM BI Yunita Resmi Sari menjelaskan praktik terbaik yang telah diidentifikasi adalah pembiayaan tanpa agunan, dengan bunga nol persen, namun menggunakan pembagian keuntungan setiap bulan untuk melunasi kreditnya.

"Pembiayaan itu akan disalurkan melalui koperasi. Kami adopsi dari skema pembiayaan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Sidogiri di Jawa Timur," kata dia.

Petani dan nelayan yang mendapat pembiayaan dari koperasi, tidak membayar bunga, namun diganti dengan skema pembagian keuntungan sebesar 20 persen setiap bulannya hingga angsuran pembiayaan lunas.

BI sudah melakukan proyek percontohan pembiayaan tersebut di dua lokasi yakni Parigi Moutong Sulawesi Tengah dan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Lembaga penyalur pembiayaan ini adalah koperasi di daerah proyek percontohan.

Yunita mengatakan untuk di Parigi Moutong? Sulawesi Tengah, pembiayaan dilakukan kepada petani, sedangkan di Lombok Barat, pembiayaan kepada nelayan tangkap dan petani garam.

"Tenor pembiayaannya 12 bulan dengan plafon Rp4 juta," ujar dia.

Untuk di Lombok Barat, pembiayaan sudah disalurkan kepada 27 nelayan. Adapun sumber pendanaan untuk proyek percontohan ini berasal dari IFAD.

Yunita optimistis skema ini dapat memberikan alternatif baru untuk pembiayaan kepada petani dan nelayan. Hal itu karena salah satu masalah utama minimnya akses pendanaan untuk nelayan dan petani selama ini, yakni risiko pembiayaan dapat diatasi.

Terdapat tiga cara yang dilakukan BI dan anggota kelompok kerja utuk memitigasi risiko pembiayaan skema ini, yakni pertama melakukan pendekatan kepada keluarga nelayan dan petani. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar keluarga nelayan dan petani dapat memulai kegiatan budidaya dan usaha nilai tambah dari hasil utama kegiatan nelayan dan petani.

"Jadi misalnya istri nelayan akan dilatih untuk buat usaha seperti pengembangan rumput laut. Dengan begitu, ketika cuaca buruk, dan nelayan tidak mungkin untuk melaut, mereka memiliki pengganti penghasilan," ujar dia.

Upaya mitigasi kedua adalah dengan pendampingan kepada nelayan dan petani. Pendampingan tersebut melibatkan koperasi dan tokoh masyarakat atau komunitas setempat.

Upaya mitigasi ketiga adalah koperasi sebagai lembaga penyalur pembiayaan juga menawarkan produk keuangan asuransi dan tabungan.

"Melalui program ini, nelayan akan menabung Rp2.000 per hari. Jadi ketika dia gagal melaut, dia bisa mendapatkan penghasilan pengganti dari asuransi dan tabungan," ujar dia. (Ant)