KKP Harap Ada Penurunan Tarif Perikanan ke Prancis

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dalam Dialog Maritim yang dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Presiden Francois Hollande, menginginkan penurunan biaya tarif untuk produk perikanan dari Republik Indonesia ke Prancis.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Kementerian Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo di kantor KKP, Jakarta, Rabu (29/3/2017), mengatakan, antara Indonesia dan Prancis terdapat prospek kerja sama yang meliputi aksi bersama dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif masing-masing.

Nilanto menyatakan Indonesia sudah diakui secara internasional dalam keberhasilannya memberantas penangkapan ikan secara ilegal yang dinilai sesuai dengan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan PBB.

Untuk itu, ujar dia, sudah saatnya Indonesia mendapatkan biaya tarif yang lebih rendah daripada negara lainnya yang tidak melakukan aktivitas memberantas pencurian ikan seperti Indonesia.

Apalagi, ia memaparkan, ekspor Indonesia ke Prancis adalah sebesar 9,4 persen dari keseluruhan ekspor ke Uni Eropa, dan perdagangan Indonesia dengan Prancis merupakan yang terbesar ke-2 di ASEAN.

Pembicara lainnya dalam dialog maritim tersebut, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldi Masita mengakui Indonesia masih memiliki tantangan yang besar yaitu beban biaya logistik yang masih sebesar 24 persen dari Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB).

Zaldi Masita memaparkan, masalah utama logistik Indonesia adalah celah yang sangat lebar dari volume logistik antara Indonesia Barat dan Timur, Jawa dan luar Jawa, sehingga industri perikanan juga menjadi salah satu solusi dari permasalahan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Susi Pudjiastuti mengatakan bisnis perikanan harus mengedepankan prinsip berkelanjutan agar ekspor perikanan ke berbagai negara tidak mengalami penurunan kembali.

"Bisnis yang menghasilkan produktivitas tinggi tanpa menjaga keberlanjutan hanya akan merugikan negara kita. Seperti yang terjadi sekitar tahun 2000 hingga 2003. Ekspor kita jauh berkurang dan industri perikanan kita mengalami penurunan," kata Susi.

Untuk itu, dia menilai kesadaran masyarakat Indonesia akan kelestarian laut juga harus ditingkatkan sehingga dibutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak.

Ke depannya diharapkan, tata kelola berkelanjutan dengan beberapa kebijakan KKP yang dinilai cenderung ekstrim ini mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan pendapatan negara.

Sebelumnya, Susi dalam sejumlah kesempatan juga mengatakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional berada di jalan yang benar yang terlihat dari jumlah ekspor yang terus meningkat sedangkan jumlah impor terus menurun setiap tahunnya.

"Meski ekspor-impor global sedang lesu, sektor perikanan Indonesia tetap tumbuh ekspornya, impornya tetap turun," kata Menteri Susi di kantor KKP, Jakarta, 17 Januari 2017.

Menteri Kelautan dan Perikanan meyakini, bila kondisi cuaca pada tahun 2017 ini membaik, maka produksi perikanan tangkap nasional juga bakal membaik. (Ant)