Penurunan Kemiskinan di Banten Belum Sesuai Target

Penjabat Gubernur Banten Nata Irawan mengakui penurunan persentase penduduk miskin di Banten belum capai target.

Nata mengungkapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017 pada tahun anggaran 2016 ditargetkan 4,9-4,7 persen dan saat ini penduduk miskin berada di angka 5,36 persen.

Hal tersebut disampaikan Penjabat Gubernur saat membacakan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir tahun anggaran 2016, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Banten, di Serang, Kamis (30/3/2017).

Selain itu, beberapa indikator makro pembangunan Banten yang belum tercapai, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terealisasi 70,35 persen dari target 75,13 persen.

Kemudian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) terealisasi 5,26 persen dari target 6,8-6,9 persen.

Selanjutnya capaian persentase pengangguran terbuka yang terealisasi 8,92 persen dari target 8,74 persen.

"Capaian persentase penganguran terbuka ini adalah terendah sepanjang sejarah berdirinya Provinsi Banten, meskipun belum mencapai target RPJMD. Begitu juga penduduk miskin, Banten masuk lima besar terbaik se-Indonesia, meskipun secara RPJMD kita belum capai target," kata Nata.

Walaupun belum mencapai target RPJMD, menurut Nata, capaian kinerja tahun anggaran 2016 tersebut menunjukan adanya sinergi antara legislatif dengan eksekutif dalam penyelenggaran pemerintah daerah.

Untuk itu ia berharap sinergitas yang telah dibangun dapat semakin harmonis dalam penyelenggaraan pemerintah dimasa yang akan datang.

"Saya berharap proses pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun anggran 2018 yang dilakukan oleh unsur legislatif dan unsur eksekutif, didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang penting dan mendesak, berdasarkan kondisi eksisting daerah atau wilayah," kata Nata Irawan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsina mengatakan seharusnya target RPJMD Banten 2012-2017 direvisi.

"Ini tentu dipengaruhi pertumbuhan di kabupaten/kota. Untuk itu mestinya ada revisi atas target RPJMD, karena sejak 3 tahun terakhir LPE itu ada pelambatan, IPM juga sama walaupun posisinya cukup bagus, kecuali pengangguran yang masih diatas rata-rata nasional," kata Hudaya.

Hudaya mengatakan salah satu yang membuat LPE lambat, yaitu terkait dengan persoalan IPM, seperti rata-rata lama sekolah.

Menurut data, kata dia, masih banyak sekolah yang harus ditempuh dengan jarak yang cukup jauh.

"Ternyata persoalan serius itu ada di IPM, berpengaruh itu. Contoh, rata-rata lama sekolah, rupanya jarak dari rumah ke sekolah itu cukup jauh, di Pandeglang dan Lebak misalnya, itu sampai 23 kilometer. Lalu di Kota Serang ada juga yang jaraknya 11,9 kilometer," kata Hudaya.

Ia berharap ke depan perlu ada pembenahan menyeluruh terkait pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan kaitannya dengan pembangunan sekolah atau fasilitas kesehatan di Provinsi Banten.

"Penataan pendidikan harus tepat sasaran, membangun sekolah itu harus jelas. Di bidang kesehatan, juga harus mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Kemudian masalah lagi soal pengangguran yang didominasi anak-anak lulusan SMA/SMK," kata Hudaya. (Ant)