Bappenas Pastikan Kajian Pemindahan Ibu Kota Rampung Tahun Ini

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mengebut penyelesaian?kajian terhadap wacana pemindahan ibu kota negara.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan pihaknya menargetkan akhir tahun ini kajian tersebut dapat diselesaikan.

"Tahun ini kita upayakan selesaikan kajiannya. Setelah itu kita serahkan kepada presiden untuk membuat keputusannya," kata Bambang saat menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) 2017 di Kantor Pusat Bappenas, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Bambang mengungkapkan bahwa saat ini proses kajian tengah mendalami pengalaman negara-negara lain yang pernah melakukan pemindahan ibu kota seperti Brasil yang memindahkan ibu kota negara dari Rio de Janeiro ke Brasilia.

"Sekarang ini Brasilia selain menjadi ibukota dia dapat membuka pertumbuhan ekonomi di wilayah pedalaman Brasil dan sekarang menjadi kota terbesar ketiga di Brasil," tambahnya.

Ia menjelaskan terdapat beberapa pertimbangan untuk memindahkan ibukota negara ke Luar Pulau Jawa. Salah satunya adalah padatnya Pulau Jawa yang selama ini telah menjadi pusat bisnis di Indonesia, utamanya DKI Jakarta.

"Jakarta itu pusat segalanya, keuangan, industri, bisnis, dan pusat pemerintahan. Melihat kemacetan makin parah, penurunan muka tanah, perlu ada upayalah untuk memecah konsentrasi pembangunan wilayah ini," ujarnya.

Nantinya, pusat bisnis tetap akan berada di Indonesia. Hanya saja, pusat pemerintahan akan berada di luar Pulau Jawa. Upaya ini diharapkan juga dapat mendorong pertumbuhan pembangunan pada daerah di luar Pulau Jawa.

"Kalau kita ingin memindahkan pusat keuangan pusat bisnis kan enggak mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai kehendak dari market. Kalau bisa pindah di luar Jawa, kita berharap nantinya pembangunan wilayah lebih tersebar karena mau tidak mau pusat pemerintahan akan menjadi magnet," ungkapnya.

Sebelumya ide pemindahan ibu kota negara merupakan wacana lama yang telah bergulir sejak era Presiden Soekarno. Wacana itu sering muncul dan hilang dari rezim ke rezim. Ide tersebut kembali hidup setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan dukungannya terhadap wacana tersebut pada akhir tahun 2016.