2018, Investasi dan Infrastruktur Jadi Fokus Pemerintah

Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) Tahun 2017 dengan tema Memacu Investasi & Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan?di Gedung Utama Bappenas, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan tujuan penyelenggaraan Rakorbangpus dalam rangka koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018.

"Sebagai tulang punggung pemerintahan, kita ingin perencanaan sampai penganggaran dapat berdampak luas kepada masyarakat. Karena itu, pada RKP 2018 kami tetap mengedepankan kebijakan yang money follows program sebagai alternatif money follow function," kata dia.

Dengan fokus kepada program maka perencanaan yang dibuat akan bersifat tematik, holistik, integratif, dan spasial.

"Belajar dari zaman dulu perencanaan selalu berhenti pada penganggaran sehingga tidak ada pengendalian atau kontrol terhadap perencanaan itu sendiri," tegasnya.

Untuk tahun 2018, pemerintah pun telah menetapkan 10 prioritas nasional, yaitu (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) perumahan dan permukiman; (4) pengembangan dunia usaha dan pariwisata; (5) ketahanan energi; (6) ketahanan pangan; (7) penanggulangan kemiskinan; (8) infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman; (9) pembangunan wilayah; (10) politik, hukum, pertahanan, dan kemanan.

"Tema pembangunan 2018 yang menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 sekaligus mengurangi ketimpangan baik antar-individu maupun antarwilayah," ujar Menteri Bambang.

Keseluruhan prioritas nasional tersebut didukung oleh beberapa pengarusutamaan yaitu revolusi mental, kesetaraan gender, perubahan iklim, pemerataan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mendukung prioritas nasional, kata Bambang, diharapkan dalam pembahasan dapat dilakukan pendekatan money follows program dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya, sedangkan dalam pembahasan dengan kabupaten/kota perlu dilakukan dengan penajaman perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan) serta perkuatan DAK dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional.