Anggota DPR Nilai Pemindahan Ibu Kota Butuh Keberanian Politik

Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi menilai wacana pemindahaan ibu kota membutuhkan keberanian politik untuk merealisasikannya karena selama ini hanya sekedar wacana namun tidak pernah terwujud.

"Salah satu alasan yang mengemuka ibu kota harus pindah karena Jakarta sudah sangat semerawut, macet dan tidak aman dari bencana banjir," kata Baidowi di Jakarta, Rabu (12/4/2017).

Hal itu menurut dia karena Jakarta sudah tidak cocok lagi mengemban predikat ibu kota sekaligus pusat pemerintahan.

Dia menilai ketiga hal tersebut menjadi faktor penghambat tersendiri misalnya terkait macet setiap hari sudah banyak kerugian akibat pemborosan BBM dan juga kerugian waktu.

"Lalu apabila banjir menerjang Jakarta maka kerugian materiil semakin bertambah," ujarnya.

Politisi PPP itu menilai memosisikan Jakarta sebagai kota perdagangan dan jasa sudah tepat dan sekarang tinggal pemerintah menghitung kalkulasi anggaran yang dibutuhkan ketika ibu kota negara pindah ataupun perpindahan pusat pemerintahan.

Menurut dia tinggal pilih beberapa alternatif untuk dibuat kalkulasi dan dibandingkan dengan biaya yang harus keluar jika ibu kota dan pusat pemerintahan tetap di Jakarta.

"Menuju realisasi wacana tersebut, pemerintah bisa membandingkan dengan pemindahan ibu kota ataupun pusat pemerintahan yang ada di beberapa negara. Selanjutnya, jika sudah positf tinggal menyiapkan payung hukum serta persiapan sarana dan prasarana," katanya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengkaji usulan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa kajian itu akan selesai pada 2019.

Dasar kajian itu menurut dia terkait fakta bahwa pembangunan ekonomi antara di Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang. Selain itu pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia.

Apabila hasil kajian menunjukkan Ibu Kota dipindahkan ke Palangkaraya, maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana. Sementara, Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan dan di Palangkaraya akan dibangun Kantor Presiden serta kantor kementerian.

Namun Bambang memastikan bahwa pihaknya akan membuat skema khusus agar pemindahan Ibu Kota tersebut tidak membebani APBN. Namun, Bambang belum dapat memberitahu lebih lanjut soal sumber pendanaan pemindahan Ibu Kota itu. (Ant)