Anggota DPR Sebut Sosialisasi KUR Tingkatkan Produktivitas Perekonomian

Peningkatan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan menghasilkan penambahan produktivitas perekonomian di tengah masyarakat, kata seorang anggota DPR.

"Dengan format sosialisasi yang masif, maka saya meyakini respon kelompok masyarakat produktif yang menjadi sasaran itu akan lebih besar, dan kemudahan pemberian akses juga akan membuat penyaluran KUR akan lebih baik," kata Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis.

Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa hingga 3 April 2017, penyaluran KUR baru mencapai 18 persen atau Rp19,8 triliun dari alokasi 2017 sebesar Rp110 triliun.

Dia juga mengingatkan bahwa pemerintah juga telah berkomitmen menargetkan penyaluran KUR untuk sektor produktif 40 persen dari Rp110 triliun tersebut.

"Angka 18 persen terbilang relatif kecil, seharusnya pada empat bulan pertama realisasinya lebih besar. Dalam perhitungan saya, semestinya paling sedikit ada di angka Rp30 triliun atau kurang lebih 27 persen," kata Heri dan menambahkan, permasalahan itu terletak kepada sosialisasi yang belum massif serta permasalahan administrasi.

Heri juga mengatakan, Komisi XI DPR RI sangat mendukung upaya dan tekad pemerintah untuk menggeser penyaluran KUR ke sektor-sektor produktif di luar sektor perdagangan seperti pertanian-perikanan dan industri pengolahan, perburuhan (TKI) dan usaha mikro kecil-menengah.

Pemerintah juga diharapkan dapat terus berusaha meningkatkan penyaluran KUR dengan proporsional dengan keberpihakan kepada daerah di luar Jawa dan daerah konsentrasi kemiskinan dengan memperhatikan tingkat kesenjangan dan keadilan ekonomi di Tanah Air.

Sebelumnya, program KUR dinilai seharusnya perlu dipermudah bagi nelayan terutama mereka yang termasuk nelayan tradisional atau pelaku usaha perikanan skala kecil di berbagai daerah. "Pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga kini masih harus berusaha mengakselerasi program jangka pendek," kata Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin.

Menurut Andi Akmal, penyaluran KUR yang dipermudah bagi nelayan, khususnya nelayan skala kecil atau tradisional akan membuat mereka mampu melawan jasa keuangan "hitam" seperti rentenir.

Namun yang terjadi adalah, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, KUR oleh masyarakat nelayan dianggap sangat rumit pada proses pengajuannya sehingga mereka enggan mengikuti program tersebut.

Sebelumnya, Bank Indonesia sedang berupaya memperluas penerapan skema baru pembiayaan untuk petani dan nelayan yang tidak membebankan bunga kepada debitur, namun dengan pembagian keuntungan setiap bulan.

Direktur Departemen Pengembangan UMKM BI Yunita Resmi Sari dalam lokakarya di Lombok, Rabu (22/3), mengatakan skema pembiayaan tersebut merupakan salah satu praktik terbaik (best practices) pembiayaan untuk petani dan nelayan di Indonesia. Sektor pertanian dan perikanan merupakan dua sektor yang selama ini dikenal minim akses perbankan, karena risiko kredit yang tinggi.

"Kami tidak menggunakan bunga, tapi 'profit sharing' sebesar 80-20 persen. Ini kita adopsi skema pembiayaan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Sidogiri di Jawa Timur," kata Yunita dalam lokakarya Diseminasi Proyek Regional Bank Indonesia-International Fund for Agricultural Develipment (IFAD)-Asia Pacific Rural and Agricultural Credit Association (APRACA). (Ant)