Muhammadiyah Jatim Minta Pembubaran HTI Harus Sesuai Putusan Hukum

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur menyampaikan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) harus melalui prosedur hukum yang berlaku dan diputuskan di pengadilan, tidak dengan sewenang-wenang dan tidak berdasarkan keputusan sepihak.

"Sesuai aturan, pencabutan sebuah organisasi harus melalui pengadilan," ujar Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Nadjib Hamid ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (8/5/2017).

Dia menyarankan terhadap Pemerintah agar konsisten dan bertindak adil terhadap organisasi lain yang jelas-jelas tampak ingin membentuk negara sendiri.

"Kita tahu ada organisasi-organisasi yang ingin berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah juga harus adil dan konsisten terhadap hal tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah akan membubarkan HTI. Hal itu disampaikan Menko Polhukam seusai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.

"Mencermati berbagai pertimbangan, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," ujar Wiranto.

"Selama ini aktivitas HTI telah menimbulkan benturan di masyarakat yang mengancam keamanan dan ketertiban serta keutuhan NKRI, sehingga pembubaran menjadi langkah yang diambil," jelas Wiranto. (Ant)