BPK: WTP Tidak Berkolerasi dengan Kesejahteraan Rakyat

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menilai opini wajar tanpa pengecualian yang diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak berkorelasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Harus diakui, meskipun semakin banyak institusi pemerintah memperoleh opini WTP, tetapi kita tidak dapat langsung memperoleh korelasi antara opini WTP dengan semakin meningkatnya kesejahteraan rakyat. Sebagai contohnya perlehan WTP Kepri," kata Harry Azhar Azis dalam orasi ilmiah di Batam, Kepri, akhir pekan lalu.

Ia mengatakan dalam dua tahun berturut-turut, 2014 dan 2015, Pemprov memperoleh opini WTP dari BPK. Tapi, itu tidak terlihat dari data keberhasilan pemerintah dalam peningkatan indikator kesejahteraan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Indikator kesejahteraan rakyat bisa dilihat dari tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, IPM dan Gini Ratio.

Harry menjabarkan, data BPS yang diterimanya, gini ratio Kepri 2014-2016 berturut-turut yakni 0,43,0,34 dan 0,35. Persentase penduduk miskin tahun 2014-2016 adalah 5,78 persen dan 5,84 persen serta IPM 2014-2016 sebesar 73,75 dan 73,99.

Sebagai perbandingan, tingkat kemiskinan nasional 2014-2016 adalah 10,96 persen, 11,13 persen dan 1-,7 persen dan gini ratio 2014-2016 sebesar 0,42, 0,40 da 0,39.

"Dari data itu terlihat saat ini belum ada hubungan yang jelas antara semakin baiknya perolehan opini pada laporan keuangan dengan semakin membaiknya tingkat kesejahteraan rakyat," kata pria yang pernah menjabat anggota DPR RI daerah pemilihan Kepri itu.

Dalam pengelolaan keuangan negara, satu indikator keberhasilannya adalah bila memperoleh opini WTP.

"Namun, harus disadari bahwa opini WTP bukan segala-galanya," kata dia.

Upaya memperoleh opini WTP semestinya seiring dengan upaya mencapai kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan, di mana setiap program dan kegiatan dilakukan ekonomis, efisien dan efektif serta tidak terjadi korupsi.

Artinya, kata Harry, pemerintah harus mengupayakan pengelolaan keuangan yang dilaporkan dengan baik dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya untuk kesejahteraan rakyat.

BPK juga ditantang untuk menjawab tantangan agar pemeriksaannya selaras dengan program yang dicanangkan pemerintah, dan mampu memberikan masukan maupun rekomendasi yang tepat untuk kesejahteraan rakyat.

"Oleh karena itu, instansi pemerintah tidak cukup hanya memperoleh WTP, tetapi juga harus berhasil melaksanakan program-program pembangunannya," kata dia. (Ant)