Tim Reforma Agraria Buka PMO di Sejumlah Kementerian

Pemerintah melalui Tim Reforma Agraria akan membentuk sekretariat atau kantor manajemen proyek (project management office/PMO) di masing-masing kementerian yang terlibat untuk memudahkan kontrol tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kebijakan reforma agraria.

"Saya menganggap harus ada PMO-nya di mana pejabat yang bertanggung jawab mengenai masing-masing program atau area yang ada di dalam reforma agraria," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ditemui usai pertemuan awal Tim Reforma Agraria di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Selain sekretariat yang berada di Kemenko Bidang Perekonomian, kementerian lain yang akan dibentuk PMO antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Kementerian Koperasi dan UKM.

"Misalnya, di Kementerian LHK mengenai perhutanan sosial, pelepasan kawasan hutan 20 persen harus pada masyarakat. Harus ada penanggung jawab supaya bisa mengikutinya dan mengembangkan terus- menerus, karena tidak bisa sekaligus banyak tetapi harus berkembang terus," kata Darmin.

Kemudian di Kemendes PDTT, lanjut dia, juga ada PMO yang bertanggung jawab untuk pengembangan satu desa satu komoditas. "Ini penting karena menjadi cikal bakal pengembangan usaha pertanian dengan klaster," kata Darmin.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan PMO di kantornya bertugas mengurusi sertifikasi tanah rakyat serta bertanggung jawab untuk sertifikasi daerah transmigran "Kami ingin memastikan bagaimana reforma agraria bisa efektif, ini menyangkut pekerjaaan yang melibatkan banyak pihak. PMO di Kementerian ATR sendiri bertujuan melakukan supervisi masalah percepatan sertifikasi dan transmigrasi," kata Sofyan.

Masing-masing PMO di kementerian tersebut akan rutin melakukan rapat setiap minggu untuk menyiapkan program-program terkait reforma agraria. (ant)