Humas Provinsi Maluku Pertanyakan Parameter CBA Soal Kebocoran Anggaran

Kepala Bagian Humas Provinsi Maluku Bobby Palapia mempertanyakan parameter yang digunakan Center for Budget Analysis (CBA) yang menyebutkan Provinsi Maluku ada pada urutan kedua potensi kebocoran anggaran.

Pernyataan Palapia tersebut disampaikan terkait keterangan tertulis dari Koordinator Hukum CBA Sadam Bustamal tentang potensi kebocoran anggaran dari 34 provinsi se-Indonesia di mana Maluku berada pada urutan kedua dengan potensi kebocoran sebesar Rp821.814.307.032.

"Setiap tahun keuangan Pemprov Maluku rutin dinilai oleh lembaga auditor yang resmi dan tidak pernah ditemukan kebocoran yang sebesar demikian. Jadi, kita pertanyakan parameter apa yang digunakan lembaga tersebut," kata?Palapia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (14/7/2017).

Senada dengan Palapia, Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Maluku Lutfi Rumbia menepis hasil studi yang dirilis CBA tersebut.

"Anggaran Pemprov Maluku sangatlah kecil. Jika dilihat dari APBD Maluku, setiap tahunnya sekitar Rp2.8 triliun. Jika terjadi kebocoran anggaran maka gaji pegawai tidak dibayarkan dan pekerjaan fisik tidak akan dilakukan," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Maluku Melky Frans mengatakan akan memanggil?CBA untuk menjawab secara cermat dan menjelaskan perihal?potensi kebocoran akibat "permainan" pihak eksekutif dengan legislatif tersebut.

"Dan kalau penjelasannya mengarah ke fitnah, kita akan minta aparat yang berwajib untuk menangkapnya. Mestinya rujukannya itu pemeriksaan audit dari BPK. Kalau BPK bilang bahwa ada kebocoran dana, itu bisa dipercaya. Tapi kalau lembaga ini yang bilang, ini dia kaji di mana?" ujar Frans mempertanyakan validitas data lembaga CBA tersebut.

Meski begitu, ia mengakui studi CBA bisa dijadikan masukan dan referensi bagi?DPRD Maluku. Bila perlu, lanjut Frans, pihaknya akan mengoordinasikan hal ini ke pemimpin DPRD Maluku agar secara administratif mengundang Sekda. Kalau nanti betul ada kebocoran seperti yang disampaikan lembaga tersebut, menurut Frans, tentu detailnya pasti akan diketahui.

"Kita akan pertanyakan serta minta Sekda tolong memberikan penjelasan supaya publik tidak dikagetkan dan menganalisis sendiri-sendiri dan menuding pemerintah seperti sekarang ini. Sebab uang kita saja tidak cukup, kok bisa dibilang bocor. Kita tidak cukup uang, malah mengarah ke APBD defisit anggaran," tandasnya.