Presiden RI Joko Widodo merasa bersyukur atas semua pencapaian yang diraih selama 72 tahun Indonesia merdeka. Ini semua atas kerja keras dari seluruh rakyat Indonesia, kerja bersama dari lembaga-lembaga negara. Namun, dia menyadari bahwa belum semua rakyat Indonesia merasakan buah kemerdekaan.
"Kita menyadari bahwa manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata di seluruh pelosok tanah air. Kita menyadari bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya kita bisa wujudkan," ujar Jokowi dalam pidatonya saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Untuk itu, di tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja ini, Pemerintah lebih fokus untuk melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Pasalnya dirinya ingin rakyat-rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
"Kita ingin rakyat di perbatasan Papua, bisa memiliki rasa bangga pada tanah airnya, karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik. Kita ingin rakyat Papua di pegunungan juga bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok yang sama dengan saudaranya di wilayah lain Indonesia. Kita ingin rakyat Pulau Miangas bisa merasakan kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Program Kartu Indonesia Sehat, Program Kartu Indonesia Pintar, dan Program Pemberian Makanan Tambahan untuk balita dan ibu hamil. Kita ingin rakyat di Pulau Rote juga bisa merasakan manfaat pembangunan infrastruktur, lancarnya konektivitas dan turunnya biaya logistik. Kita ingin kualitas hidup rakyat Indonesia semakin meningkat," tegasnya.
Walaupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016, namun pemerintah tidak boleh cepat berpuas diri. Kita juga harus terus berupaya menekan ketimpangan pendapatan, yang saat ini Indeks Gini Rasio bisa kita turunkan dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017.
"Saya yakin hanya dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, kita akan semakin bersatu. Pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia. Pembangunan yang berkeadilan akan membuat kita semakin kuat dalam menghadapi persaingan global. Tidak ada yang merasa menjadi warga negara kelas dua, warga negara kelas tiga. Karena semuanya adalah warga negara Republik Indonesia. Semuanya, setara mendapatkan manfaat dari pembangunan. Semuanya ikut terlibat mengambil tanggung jawab dalam kerja bersama membangun bangsa," tukas Jokowi.
Dalam bidang ideologi, Jokowi ingin terus memperkuat konsensus kebangsaan untuk menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah telah menginisiasi pembentukan UKP-PIP untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila kepada seluruh lapisan rakyat, terutama generasi muda, penerus masa depan Indonesia.
Dalam bidang politik, Jokowi ingin menuntaskan agenda konsolidasi demokrasi, sehingga makin terlembaga. "Kita bersyukur telah mampu menyelenggarakan proses demokrasi di level lokal, pilkada serentak di 101 daerah pada tahun 2017, dengan aman dan damai," tutupnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Rizka Kasila Ariyanthi
Advertisement