DPRD Sumut : Pengelolaan Dana Desa Harus Lebih Detil

Jakarta - Ketua DPRD Sumateta Utara Wagirin Arman menilai pemerintah perlu menyiapkan tata kelola yang lebih jelas mengenai pemanfaatan Dana Desa secara lebih detil. Hal itu bertujuan agar penggunaannya lebih terarah dan lebih mudah mempertanggungjawabkannya.

Ketua DPRD Sumateta Utara Wagirin Arman di Medan, Minggu, mengatakan keseriusan pemerintah pusat dalam pembenahan desa memang diakui dengan menggelontorkan Dana Desa dalam jumlah besar. Namun karena dana yang disalurkan dan dimanfaatkan tersebut berasal anggaran negara, diperlukan tata kelola yang lebih detil.

"Prinsipnya, tidak ada satu pun rupiah yang tidak dipertanggungjawabkan," katanya.

Menurut dia, tata kelola yang lebih detil tersebut sangat diperlukan agar pemanfaatan dan pertanggungjawabannya tidak berbenturan dengan aturan yang ada. Kemudian, pemerintah juga perlu melakulan kegiatan khusus untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam pemanfaatan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

Pihaknya khawatir, tanpa disertai tata kelola yang lebih detil dan mudah dipahami, serta kemampuan aparatur, akan muncul masalah dalam pemanfaatan Dana Desa tersebut. "Jangan sampai semangat membantu justru terkendala karena tidak diiringi peningkatan pemahaman aparatur desa," kata politikus Partai Golkar itu.

Ia juga mengharapkan para kepala desa yang menerima dan memanfaatkan Dana Desa juga perlu meningkatkan pengetahuannya mengenai aturan yang ada. "Kalau tidak dipahami dengan benar, khawatirnya para pengguna Dana Desa tersebut tidak mengetahui cara pertanggungjawaban secara administrasi dan regulasi," katanya.

"Terkadang, bukan karena sengaja jahat, tapi karena tidak pas administrasinya, bisa berujung pada masalah hukum," ujar Wagirin Arman.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna menyambut HUT Kemerdekaan RI di Jakarta, Rabu (16/8), Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang meminta pemerinrah menyiapkan tata kelola Dana Desa. Total Dana Desa hingga saat ini sudah mencapai Rp120 triliun. (ANT)