Bank Indonesia Bentuk Forum Sistem Pembayaran Sulsel

Bank Indonesia (BI) secara resmi membentuk dan meluncurkan Forum Sistem Pembayaran Sulsel sebagai wadah koordinasi regulator/otoritas dengan industri perbankan. Peluncuran forum tersebut ditandai dengan deklarasi yang dilakukan oleh sekitar 60 pimpinan perbankan lingkup Sulsel di Kota Makassar, Kamis, (7/9/2017).

Kepala Kantor Perwakilan BI Sulsel, Bambang Kusmiarso, mengungkapkan keberadaan forum tersebut diharapkan mampu mendorong transaksi nontunai di daerahnya. Toh, Forum Sistem Pembayaran Sulsel merupakan upaya lanjutan dari Gerakan Nasional NonTunai dari BI yang dicanangkan pada Agustus 2014.

"Banyak keuntungan yang didapatkan dengan adanya sistem pembayaran non-tunai. Selain praktis, aman bertransaksi, efisiensi biaya, yang paling penting yakni percatatan transaksi dapat otomatis dilakukan," kata Bambang, di sela Kick-Off Forum Sistem Pembayaran Sulsel, di Makassar, Kamis, (7/9/2017).

Bambang menaruh harap Forum Sistem Pembayaran Sulsel dapat memberi manfaat bagi seluruh anggota yang terdiri dari perwakilan bank. Forum tersebut, sambung dia, dapat digunakan sebagai wadah koordinasi yang baik antara regulator/otoritas dan industri sehingga memudahkan koordinasi penyampaian data dan informasi mengenai sistem pembayaran.

Sistem pembayaran nontunai sendiri, menurut Bambang, terus dioptimalkan dengan berbagai upaya. Di antaranya dengan cara menggunakannya untuk memfasillitasi penyaluran bantuan sosial, menerima layanan penerimaan dan pembayaran di daerah berupa pajak dan bukan pajak serta upaya perdagangan.

"Di Sulsel, perputaran ekonomi relatif besar dimana pertumbuhan transaksi selama lima tahun terakhir berkisar 13 persen. Untuk satu tahun nominalnya Rp11,4 triliun, satu bulan Rp3,8 triliun dan perhari sebesar Rp190 miliar. Jadi pertukaran transaksi nontunai di Sulsel memang cukup besar," ulas Bambang.

Kendati demikian, Bambang mengakui bila dibandingkan dengan negara tetangga, khususnya Asia Tenggara, transaksi non-tunai berbasis teknologi di Indonesia tergolong rendah.

"Di Singapura, Malaysia dan Thailand, nilai transaksi nontunai di atas 80 persen, Singapura bahkan 90 persen lebih. Sedangkan Indonesia per akhir 2016 hanya sekitar 58 persen. Di Sulsel, transaksi nontunai terus didorong, termasuk melalui elektronifikasi pembayaran tol. Tapi, saat ini jumlah penggunaan uang elektronik di jalan tol masih dibawah 10 persen," ujarnya.

Bambang mengatakan berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dan pelaku usaha demi optimalisasi gerakan non tunai tersebut. Secara garis besar, setidaknya terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Akan tetapi, Bambang menilai tantangan paling sulit yaitu mengubah mindset masyarakat Sulsel yang terkesan masih nyaman menggunakan pembayaran tunai.

"Selain itu kondisi geografis Indonesia, dimana jangkauan layanan sistem pembayaran belum merata karena banyaknya daerah kepulauan. Kurangnya ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jaringan telekomunikasi berkualitas dan aspek perlindungan konsumen," papar Bambang.

Pesatnya perkembangan teknologi, sambung Bambang, juga menjadi resiko terancamnya keamanan konsumen. Untuk itu, BI terus memperluas saluran pengaduan konsumen yang cepat dan mudah serta mengintensifkan sosialisasi cara bertransaksi yang aman dan pelayanan sistem pembayaran.

"Perlu adanya koordinasi dan kolaborasi dalam forum sistem pembayaran ini. Saya yakin ada yang dapat diselesaikan, dengan inovasi sistem pembayaran lebih baik dapat tercipta. Hasilkan masukan, gagasan dan ide untuk mendorong pengembangan sistem pembayaran," pungkasnya.?