PBB: Myanmar Harus Segera Hentikan Aksi Kekerasan Kepada Etnis Rohingya

Antonio Guterres selaku Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan PBB meminta pemerintah Myanmar untuk mengakhiri kampanye militernya melawan Muslim Rohingya.

Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang bertemu di dalam sebuah forum tertutup dari sorotan media pada Rabu (13/9/2017), atas permintaan Swedia dan juga Inggris untuk membahas krisis tersebut kedua kalinya sejak dimulai dan disetujui secara terbuka dalam rangka mengecam situasi.

Berbicara menjelang pertemuan tersebut, Antonio Guterres menyebut situasi bagi pengungsi Rohingya "bencana" dan "sama sekali tidak dapat diterima". Dirinya mengakui bahwa kelompok minoritas tersebut telah dibersihkan secara etnis di negara mayoritas Buddhis. Sekitar 370.000 populasi minoritas Rohingya di Myanmar telah meninggalkan negara bagian Rakhine ke negara tetangga Bangladesh dalam beberapa pekan terakhir, menurut PBB.

Kekerasan dimulai pada 25 Agustus, setelah para pejuang Rohingya menyerang pos polisi, yang memicu sebuah tindakan militer.

"Saya meminta pihak berwenang Myanmar untuk menangguhkan tindakan militer, mengakhiri kekerasan, menjunjung tinggi supremasi hukum dan mengakui hak untuk mengembalikan semua orang yang harus meninggalkan negara tersebut," ujar kepala PBB tersebut pada konferensi pers di New York, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera, Kamis (14/9/2017).

Komentar Guterres mencerminkan pemimpin HAM PBB Zeid Ra'ad al-Hussein, yang mengecam situasi di Myanmar sebagai "contoh buku teks tentang pembersihan etnis" pada hari Senin.

Rosiland Jordan dari Al Jazeera yang melaporkan dari markas besar PBB, mengatakan bahwa masih harus dilihat apakah Dewan Keamanan dapat melakukan apapun dari sudut pandang praktis setelah pertemuan hari Rabu.

"Ada banyak kekhawatiran di sini di PBB tentang krisis yang sedang berlangsung," ujarnya.

"Pertanyaannya adalah siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban dan dapatkah situasi teratasi dengan cepat atau apakah akan ada malapetaka kemanusiaan lain yang menjulang," tambahnya.

Dewan tersebut menyatakan keprihatinannya atas laporan tentang kekerasan yang berlebihan selama operasi keamanan dan meminta langkah segera untuk mengakhiri kekerasan di Rakhine, mengurangi situasi, menegakkan hukum dan ketertiban, memastikan perlindungan warga sipil dan menyelesaikan masalah pengungsi.

Duta Besar Inggris untuk PBB, Matthew Rycroft mengatakan bahwa ini adalah pernyataan pertama dari Dewan Keamanan untuk Myanmar dalam sembilan tahun.

Hal tersebut terjadi saat pemimpin nasional Myanmar Aung San Suu Kyi membatalkan perjalanannya ke Majelis Umum PBB pekan depan untuk menghadapi krisis tersebut, kantornya mengatakan pada hari Rabu.

Suu Kyi diproyeksikan akan memberikan pidato pertamanya mengenai situasi terkini di Myanmar melalui sebuah pidato di televisi minggu depan.

Suu Kyi telah banyak dikecam karena kurangnya kepemimpinan moral dan rasa belas kasihan dalam menghadapi krisis tersebut, yang membuat reputasi peraih Nobel Perdamaian tersebut menurun drastis.

Sekretaris Jenderal juga mengatakan bahwa dirinya telah berbicara dengan Suu Kyi beberapa kali.