Pemerintah Bakal Jadikan Morotai Pusat Pertumbuhan Malut

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Bappenas Prof Bambang Brodjonegoro menyebut, pemerintah pusat akan menjadikan Pulau Morotai sebagai salah satu pusat pertumbuhan baru di Provinsi Maluku Utara (Malut).

"Saat ini Pulau Morotai jadi skala prioritas dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sehingga dampak ekonomi bagi masyarakat di wilayah sekitarnya bisa terasa," kata Menteri PPN dan Bappenas Prof Bambang Brodjonegoro saat menjadi keynote speech pada seminar nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Ternate, Jumat (15/9/2017).

Dia mengatakan, Pulau Morotai sebagai salah satu kawasan perbatasan dengan Filipina dan samudera pasifik, tentunya memiliki daya tarik tersendiri dalam pengambangan pariwisata dan berbagai sumber daya di pulau tersebut.

Apalagi, Malut miliki status unik dan kategori daerah perbatasan dengan pasific dan negara Filipina, dukung hubungan dagang dengan negara Kepulauan Pelauw, optimalkan potensi wilayah kepulauan dan kemaritiman.

Selain itu, kata Menteri Bambang Brodjonegoro, skala prioritas lainnya adalah Buli di Kabupaten Halmahera Timur yang kini telah menjadi kawasan prioritas, karena telah dibangun pembangunan Smelter ferronikel, Indonesia pengekspor nikel terbesar di dunia.

"Malut harus siap bersaing mulai dari tambang nikel dan perikanan dengan tidak bergantung pada SDA, Malut daerah kepulaua krn lautnya lebih besar dari darat, jadi swasta dilibatkan dlm pembangunan, Malut miliki SDM sangat besar, harus perkuat prioritas dengan mendorong peran swasta secara mandiri," ujarnya.

Untuk itu, Menteri berharap adanya perhatian khusus dari Pemprov Malut dan kabupaten/kota lainnya di Malut, sehingga saatnya meningkatkan sistem pendidikan yang layan bagi anak bangsa, sehingga bisa diandalkan dalam pembangunan di daerah.

Apalagi, laut saat ini jadi aset bukan hambatan 2018 akan gunakan pendekatan baru, karena APBD terbatas tapi keinginan sangat besar, manusia ingin memaksimalkan pembangunan, perbaiki konektivitas antar-pulau melalui perencanaan dengan baik bukan pembagian dananya, adanya dana rehabilitasi sekolah.

Sementra itu, Wakil Gubernur Malut, Muhammad Natsir Thaib ketika dikonfirmasi meminta agar pemerintah pusat tidak menghitung pemberian Dana Alokasi Khusus jangan hanya dihitung luas daratan, sehingga pembangunan di Malut bisa berjalan secara merata. (Ant)