Norwegia Kucurkan US$25 Juta untuk Anggota GCF

Pertemuan anggota Satuan Tugas Gubernur untuk Hutan dan Iklim (Governors? Climate and Forests Task Force ? GCF), di Pertemuan Tahunan GCF di Balikpapan, Kalimantan Timur?salah satu adanya komitmen dana kemitraan dari pemerintah Norwegia sebesar US$25 Juta.

Keputusan itu diumumkan Pemerintah Norwegia dalam pertemuan Kamis (28/9/2017. Dana kemitraan dikelola UNDP dan bisa diakses oleh anggota CGF.

Pertemuan juga?telah membuahkan kerja sama dengan sektor swasta, antara lain dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam The Forest Alliance (TFA) karena agenda-agenda yang dibahas di pertemuan ini selaras dengan tujuan TFA 2020.

Hasil poin penting lainnya dari pertemuan ini adalah keterlibatan masyarakat adat dalam proses dialog GCF. Masyarakat adat yang diwakili tiga organisasi besar masyarakat adat?AMAN dari Indonesia, AMPB dari Amerika Tengah, dan COICA dari Lembah Amazon?menyatakan kesiapannya mendukung agenda-agenda yang disampaikan oleh para gubernur/wakil gubernur unuk menanggulangi deforestasi dan pembangunan rendah emisi karbon.

Rukka Sombolinggi dari AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) memberikan contoh bentuk kemitraan dalam pemetaan wilayah adat dan mengidentifikasi wilayah-wilayah masyarakat adat yang bermasalah dengan perusahaan atau pemerintah daerah dan membenahi secara langsung. " Selama ini belum pernah ada sebuah proses dialog untuk lingkungan yang melibatkan masyarakat adat, "kata Rukka Sombolinggi.

Awang Faroek Ishak, Gubernur Kalimatan Timur, mengatakan Forum seperti Pertemuan Tahunan GCF ini merupakan kesempatan yang baik untuk belajar." ?dan melalui forum-forum seperti ini kami bisa belajar dari negara-negara bagian dan provinsi lain bagaimana cara mendorong pembangunan hijau di areanya masing-masing," katanya?

Dalam pertemuan yang diikuti sekitar 500 delegasi menghasilkan Balikpapan Statement.? Dokumen yang dihasilkan dari pertemuan ini-adalah awal dari proses multi-fase untuk mencari cara yang praktis dan nyata untuk meraih pembangunan berkelanjutan dan rendah emisi. Ada tiga agenda utama Balikpapan Statement yang telah dibahas selama Pertemuan ini.

1. Mengidentifikasi cara bagaimana yurisdiksi menghasilkan komoditas pertanian secara berkelanjutan melalui kerja sama dengan?konsumenagar mengurangi deforestasi.

2.?Melindungi hak-hak masyarakat adat dan pada saat yang sama meningkatkan kesejahteraan mereka?khususnya yang tinggal di wilayah?negara bagian dan provinsi anggota GCF.

3.?Mencari cara untuk menjamin bahwa anggota GCF bisa meraih pendanaan yang diperlukan untuk mengurangi deforestasi, mendukung pembangunan rendah emisi, dan melindungi hak-hak masyarakat adat.

GCF Project Lead, William Boyd mengatakan bahwa ?Agenda para Gubernur untuk masyarakat adat maupun rantai pasok dan juga empat sesi pembelajaran yurisdiksi di Pertemuan ini memberikan?kesempatan untuk saling bertukar ide dan meningkatkan kemitraan antara anggota GCF dengan berbagai donor dan sektor swasta,"katanya?

GCF optimis bahwa dengan kemitraan yang akan dibangun setelah Balikpapan Statement, agenda-agenda yang sudah dibahas selama empat hari ini dapat dijalankan dengan baik dan memberikan hasil yang riil ke semua negara bagian.