RUPSLB, Bos BRI Harap Hanya Terjadi Perubahan Nomenklatur

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (18/10/2017) siang ini. Ada dua agenda utama yang akan dibahas dalam RUPSLB kali ini, yaitu meminta persetujuan pemegang saham untuk melakukan pemecahan nilai saham (stock split) dan perubahan pengurus (direksi dan komisaris).

Direktur Utama BRI Suprajarto kepada Warta Ekonomi, Rabu (18/10/2017), mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mengetahui apakah akan ada pergantian pengurus pada agenda perubahan pengurus nanti. Sebagaimana diketahui, sejumlah media telah menyebutkan kalau nanti ada pergantian direksi dan komisaris pada saat RUPSLB BRI siang ini.

"Saya belum dengar karena itu (domain) Kementerian BUMN. Seprtinya Bu Menteri juga lagi cuti, jadi saya enggak tahu," ujar Suprajarto kepada Warta Ekonomi.

Menurutnya, perubahan pengurus tidak harus melakukan pergantian karena perubahan nomenklatur dan sebagainya juga merupakan perubahan pengurus. Lebih jauh, katanya, kalaupun ada pergantian pengurus biasanya Kementerian BUMN baru akan mengusulkan namanya pada saat RUPSLB berlangsung.

"Waduh, kalau tahu sudah saya kasih tahu, tapi karena enggak tahu saya mau kasih tahu gimana. Enggak, enggak. Belum, (karena) biasanya kementerian itu dadakan-dadakan gitu ya, tapi mudah-mudahan hanya perubahan nomenklatur," jelasnya.

Saat ini dewan direksi BRI diduduki oleh 11 orang yang dipimpin oleh Suprajarto sebagai direktur utama. Sementara di jajaran dewan komisaris terdapat 9 orang dengan komisaris utama merangkap komisaris independen ditempati oleh Andrinof A. Chaniago.

Susunan direksi dan komisaris tersebut relatif baru karena baru diangkat melalui RUPS pada 15 Maret 2017 atau belum genap satu tahun. Di antara nama-nama tersebut hanya ada 3 nama baru, yaitu Direktur Utama BRI Suprajarto yang sebelumnya menjabat Wakil Direktur Utama Bank BNI, Indra Utoyo yang menjabat direktur IT BRI yang sebelumnya menjabat direksi di Telkom Group, dan nama baru di jajaran komisaris adalah Nicolaus Teguh Budi Harjanto.