Di Depan Jokowi, Gubernur Sulsel Usulkan Gagasan Ini...

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, menggelar rapat kerja bersama gubernur, bupati, dan wali kota di Istana Negara, Selasa, (24/10/2017). Orang nomor satu di Indonesia itu memimpin langsung rapat yang membahas masalah kebangsaan. Jokowi meminta gagasan dari para kepala daerah perihal pelbagai permasalahan yang dihadapi saat ini.?

Dalam rapat kerja tersebut, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, diberikan kesempatan istimewa untuk tampil sebagai pembicara pertama. Di depan Presiden Jokowi, Gubernur Syahrul mengusulkan agar sektor kelautan lebih digenjot lagi. Sektor kelautan mesti menjadi fokus utama pemerintah mengingat besarnya potensi yang dimiliki Indonesia.?

"Pendapatan masyarakat dari laut harus lebih dari tiga kali lipat dari yang ada saat ini. Pendapatan dari laut tidak boleh dibawah 30 persen mestinya," kata Gubernur Syahrul, dalam siaran persnya, Selasa, (24/10/2017).

Gagasan kedua Gubernur Syahrul berkaitan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus menjadi kekuatan untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Tujuannya, sambung dia, agar kegalauan dan ketakutan berlebihan dengan masalah terkait APBD dan APBN tidak lagi terjadi. Serta pejabat daerah dapat terhindari dari penyelewengan.?

"APIP harus bekerja lebih maksimal lagi dan ini mendapat tanggapan positif dari Presiden Jokowi dan seluruh peserta rapat," ucap Gubernur Syahrul yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia (APPSI) itu.?

Gubernur Syahrul menyebut Presiden Jokowi menyambut baik gagasan-gagasan tersebut. Khusus untuk APIP, Gubernur Syahrul mengungkapkan akan dikomandoi oleh inspektorat daerah masing-masing yang digaji oleh pemerintah pusat. "Tidak boleh ada aparat hukum lain masuk, sebelum APIP itu bekerja. Ini sesuai dengan peraturan yang ada," ucapnya.?

Terkait banyaknya kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT), Gubernur Syahrul menyebut Presiden Jokowi meminta agar pejabat pemerintah daerah tidak takut. Hati-hati boleh, sepanjang memang tidak mengambil uang dan tidak melanggar aturan. Bahkan kepala daerah diminta untuk melaporkan langsung jika terdapat penyimpangan yang terjadi di luar kewajaran.?

"(OTT) dapat dicegah dengan menerapkan sistem e-budgetting, tidak memegang uang langsung, memperbaiki sistem yang ada, serta menekankan pentingnya APIP," pungkas Gubernur Sulsel dua periode tersebut.?