Kemensos Targetkan Penambahan E-Warong dan Kube Jasa 500 Unit

Pemerintah menargetkan penambahan jumlah Kube Jasa dan E-warong di masing-masing wilayah sebanyak 500 unit hingga akhir 2017.

Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Andi ZA Dulung menjelaskan penambahan jumlah E-warong dan Kube Jasa sesuai dengan rencana pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dengan adanya Kube Jasa dan Ewarong tersebut merupakan wadah Keluarga Penerima Manfaat dalam menjalankan usaha bersama.

"500 Kube Jasa dan 500 Ewarong ini akan terwujud sampai akhir tahun karena setiap kabupaten kota kita telah bikin sebanyak 10-15," kata Andi ZA dalam keterangan resminya di Bandung, Selasa (24/10/2017).

Andi mengungkapkan pemerintah memberikan modal sebesar Rp20 juta rupiah bagi Kube Jasa dan sebesar 10 juta rupiah untuk rehab E-warong. Pemerintah berharap kelompok usaha tersebut bisa menjadi agen perbankan melalui berkerjasama dengan Himpunan Bank Negara atau Himbara.

"Mereka kedepan bisa menjadi agen bank. Untuk itu kita terus berikan pendampingan agar bisa berkembang," ujar Andi.

Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun ini sebanyak 1,28 juta KPM. Adapun pada 2018, penerima BPNT meningkat menjadi 10,73 juta KPM. Keluarga Penerima Manfaat BPNT menerima bantuan sebesar Rp110.000 per bulan yang diperuntukkan membeli kebutuhan pangan tertentu seperti beras, telur, minyak goreng, dan gula.

"Infrastruktur yang telah disiapkan adalah Himbara, RPK, dan Kube. Ini yang diharapkan akan memberikan percepatan penurunan gini rasio," kata Andi

Adapun, Direktur Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Naziarto mengakui masih banyak kendala dilapangan dalam mengembangkan E-warong dan Kube Jasa seperti masih minimnya pengetahuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengenai pengelolaan bisnis.

"Kendala ini akan kita atasi dengan memberikan pendampingan dan bantuan akses ke perbankan. Ini akan merangsang KPM untuk bisa mandiri dalam berusaha," tegas Naziarto.

Berkenaan dengan penerima manfaat yang meningkat, Kemensos telah meminta Kementerian Pertanian guna menyiapkan bibit ayam petelur. Ini memperhitungkan pengeluaran terbesar masyarakat miskin adalah beras dan telur.

Jika setiap KPM menyisihkan Rp110.000 per bulan untuk membeli 1 kg telur, maka kebutuhan telur mencapai 1,28 juta kg tahun ini.?

Dengan perluasan BPNT mencapai 10 juta KPM, maka kebutuhan telur menjadi 10 juta kg per bulan.

"Maka kami sudah mengkomunikasikan dengan Mentan untuk penyiapan bibit ayam petelur," pungkasnya.