Warta Ekonomi, Makassar -
Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid (NH), menegaskan pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa atau munaslub, mutlak dilakukan pasca-penahanan sang ketua umum, Setya Novanto (Setnov) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya saja, keputusan penyelenggaraan munaslub akan diputuskan pada rapat pimpinan nasional alias rapimnas dalam waktu dekat.?
"Munaslub Partai Golkar adalah sesuatu hal yang mutlak harus dilakukan sebagai bagian dari konsolidasi organisasi. Tujuannya untuk mengangkat kembali kejayaan Golkar," kata NH, di Makassar, Selasa, (5/12/2017).
Selaku ketua harian, NH mengaku sudah merenungkan, mengamati dan mencermati seluruh aspirasi kader dan pengurus Golkar se-Indonesia. Dari situ, ia berpendapat perlunya pelaksanaan munaslub agar Golkar tidak semakin terpuruk menghadapi pilkada serentak 2018 dan pemilihan presiden serta pemilihan legislatif 2019. "Itu (munaslub) memang sebuah keniscayaan," tuturnya.?
Terlepas dari itu semua, NH mengakui kepastian munaslub akan sangat bergantung pada hasil rapimnas. Dalam pekan ini atau pekan depan, pihaknya terlebih dulu mengagendakan rapat pleno untuk penentuan agenda rapimnas. Selanjutnya, pada forum rapimnas akan ditetapkan perlu atau tidaknya munaslub. "Jadwal itu teknis. Nanti rapimnas yang tentukan munaslub atau tidak munaslub."
Menurut NH, keinginan pengurus dan kader yang menginginkan pelaksanaan munaslub secepatnya harus melalui mekanisme partai. Tidak bisa sembarangan menetapkan munaslub mengingat hasil keputusan rapimnas di Balikpapan pada awal 2017 menyebutkan tak adanya agenda munas dan mempertahankan Setnov.?
"Ya makanya (kalau ingin menggelar munaslub) harus lakukan rapimnas dulu untuk tentukan jadwal (munaslub) dan menganulir (keputusan sebelumnya)," pungkas Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) itu.?
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Tri Yari Kurniawan
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
Advertisement