Menteri BUMN Rini M Soemarno (tengah) berfoto bersama petani saat melakukan penanaman padi saat peresmian Pelayanan Kewirausahaan Petani di desa Sleman, Kec. Sliyeg, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (11/1). Program layanan kewirausahaan petani dan digitalisasi sistem pertanian tersebut diharapkan mampu mengatasi permasalahan usaha kecil. | Kredit Foto: Antara/Dedhez Anggara
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno pada Kamis (11/1/2018), melakukan kunjungan ke Kabupaten Indramayu dalam acara sinergi BUMN untuk mewirausahakan petani melalui Layanan Kewirausahaan Petani dan Digitalisasi Sistem Pertanian.
Dalam kunjungan kerjanya yang juga didampingi para pejabat Eselon I Kementerian BUMN serta para jajaran Direktur Utama BUMN, Menteri Rini juga menyalurkan CSR (Corporate Social Responsibility) yaitu layanan berupa kartu tani, asuransi, offtaker, KUR, bibit dan pupuk.
Kartu tani merupakan sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi (e-wallet). Sampai dengan awal Januari 2018, data kabupaten dan kota di Pulau Jawa sudah sepenuhnya terverifikasi dan tervalidasi di 2 ribu kabupaten/kota.
Selain itu, proses verifikasi dan validasi data petani telah mencapai 69% atau 6 juta petani dari total sebanyak 8,7 juta petani. Verifikasi dan validasi petani ini dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan didukung oleh Bank Himbara dan PT Pupuk Indonesia (Persero). Hasil verifikasi dan validasi selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penerbitan kartu tani.
“Sampai saat ini, sudah 2,8 juta kartu yang terdistribusi ke petani di pulau Jawa atau setengah dari jumlah petani di Pulau Jawa yang telah terverifikasi dan tervalidasi. Selain itu, progress kios yang telah menjadi agen bank mencapai 15 ribu kios atau 89% dari total 17 ribu kios PIHC. Pemasangan mesin EDC juga kita percepat dan sampai saat ini dapat terpasang sebanyak 12 ribu mesin atau 84% jumlah kios,” ujar Rini dalam keterangan yang diterima, (11/1/2018).
Di kabupaten Indramayu, jumlah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Petani mencapai 115 ribu, terverifikasi dan tervalidasi sebanyak 48 ribu petani serta kartu tani yang telah dicetak hampir seluruhnya yaitu sebanyak 47 ribu atau 99%.
“Para petani kami harapkan untuk dapat menggunakan kartu tani ini karena sangat bermanfaat bagi petani, pemerintah maupun BUMN. Bagi petani, melalui kartu tani dapat memastikan ketersediaan saprotan, mempermudah penjualan hasil panen oleh off taker, akses pembiayaan KUR, menumbuhkan kebiasaan menabung, biaya simpanan ringan, mendapatkan program prona BPN, serta memudahkan petani untuk mendapatkan subsidi dan bansos” pungkas Rini.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Ratih Rahayu
