Pakar Dorong Pemilu 2019 Gunakan e-Voting, Warga Net?

Ketua Dewan Direktur The Habibie Center Sofian Effendi mendorong agar pemilihan umum presiden dan legislatif pada 2019 dilakukan dengan pemungutan suara sistem elektronik atau e-voting karena memiliki banyak keuntungan.

"Yang penting ada keinginan untuk melakukan e-voting. Infrastruktur dan teknologinya sudah ada dan infrastruktur telekomunikasi kita jauh lebih baik dari Filipina (yang sudah melakukan e-voting)," ujar Sofian Effendi di Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Keuntungan yang dapat diraih dengan pemungutan suara sistem elektronik, diantaranya adalah hasil pemilu dapat diumumkan lebih cepat, yakni sekitar lima jam setelah dilakukan pemungutan.

Selanjutnya, tidak akan ada lagi jual-beli atau mahar politik di tingkat atas partai politik serta tidak ada lagi kecurangan suara karena langsung dari tempat pemungutan suara (TPS) ke server pusat.

"Saya kira presiden harus berani, banyak keuntungan yang bisa diperoleh kalau menggunakan e-voting, disamping lebih murah," tutur Sofian.

Menurut dia, adanya warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik tidak menjadi kendala pelaksanaan e-voting, meskipun KTP elektronik menyediakan data warga yang lengkap.

Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada itu mencontohkan Filipina yang telah melakukan pemungutan suara dengan sistem elektronik tidak menggunakan KTP elektronik.

Ia mengatakan teknologi di Indonesia sudah ada untuk melakukan pemungutan suara secara elektronik, sementara untuk keamanan telah ada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang segera efektif bekerja.

Kendala yang masih ada, tutur Sofian Effendi, adalah sejumlah partai yang tidak mendukung pemungutusan suara sistem elektronik.

"Cuma partai ini masih belum mau menggunakan e-voting karena akan tergantung pada pemerintah yang menyediakan uang. Diakomodasi pemerintah mereka nggak begitu mau," ucap dia.