Uni Eropa Gelontorkan $53 Juta Bantu Palestina

Uni Eropa telah mengumumkan paket pendanaan baru sebesar 42,5 juta euro (hampir $53 juta) untuk membantu Palestina membangun infrastruktur mereka.

Pengumuman tersebut pada Rabu (31/1/2018) datang saat Brussels mendesak AS untuk tidak bertindak sendirian dalam upaya untuk membuat perdamaian antara Israel dan Palestina. Uni Eropa memperingatkan bahwa tindakan tersebut akan akan berakhir dengan kegagalan.

"Setiap kerangka kerja untuk negosiasi harus multilateral dan harus melibatkan semua pihak, semua mitra yang penting untuk proses ini. Proses tanpa satu atau yang lain tidak akan berhasil, tidak akan realistis," ujar kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini.

"Tidak ada apa-apa tanpa kehadiran Amerika Serikat, tidak ada hasil juga jika Amerika Serikat bekerja sendirian," ungkap Mogherini kepada wartawan di Brussels, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera, Kamis (1/2/2018).

Komentarnya disampaikan pada sebuah pertemuan darurat sebuah komite internasional yang mengkoordinasikan bantuan pembangunan Palestina. Para menteri pemerintah dari Israel dan Mesir, serta perdana menteri Palestina dan seorang pejabat senior AS menghadiri perundingan tersebut. Pertemuan tersebut merupakan yang pertama sejak Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang telah melanggar sebuah konsensus internasional bahwa status kota suci tersebut harus dipecahkan dalam perundingan antara Israel dan Palestina.

Mogherini mengatakan "ini adalah saat yang sulit" untuk wilayah ini. Dia mengatakan bahwa pertemuan hari Rabu (31/1/2018) akan berfokus pada cara-cara untuk mempromosikan solusi dua negara terhadap konflik tersebut dan menyatakan harapan bahwa hal itu "dapat menjadi jembatan untuk memulihkan kepercayaan dan tingkat kepercayaan diri."

Ketika perundingan dimulai, Uni Eropa mengumumkan paket pendanaan, termasuk dukungan substansial di Yerusalem Timur, dimana Palestina berharap dapat membuat modal masa depan mereka. Pertemuan tersebut juga dijadwalkan untuk mencari cara guna mendukung badan PBB tersebut yang bekerja dengan pengungsi Palestina, UNRWA.

AS telah menjadi donor terbesar, memberikan sepertiga dari total anggaran. Namun, pemerintahan Trump menahan setengah dari pembayaran angsuran pertama tahun ini, menuntut reformasi sebagai syarat untuk bantuan masa depan. UNRWA mengatakan langkah tersebut telah memicu krisis keuangan terbesarnya, dengan medesak  negara pendonor untuk mempercepat pendanaan mereka, dan Swiss, Finlandia, Denmark, Swedia, Norwegia, Jerman, Rusia, Belgia, Kuwait, Belanda dan Irlandia telah mengambil langkah untuk melakukannya.

UNRWA mengatakan sedang mencari $800 juta untuk operasi darurat di Suriah, Tepi Barat dan Jalur Gaza tahun ini.