Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Marak Narkoba, Bupati Ajak Anak Buah Tes Urine

Marak Narkoba, Bupati Ajak Anak Buah Tes Urine Petugas menyiapkan peralatan untuk tes urin Fraksi PKS disela diskusi bertema Indonesia Darurat Narkoba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12). Kegiatan itu bertujuan untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya narkoba dan bagaimana menanggulangi penyebarannya. | Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Warta Ekonomi, Karimun -

Bupati Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Aunur Rafiq menantang pegawai negeri sipil, tidak terkecuali pemegang jabatan untuk memeriksa urinenya demi terbebas dari pengaruh narkoba.

"Berani Bapak-Ibu diperiksa sekarang juga? Untuk memastikan pejabat yang dilantik ini bebas dari pengaruh narkoba," kata dia dalam acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 182 pejabat di Kantor Bupati Karimun, Kamis.

Pemeriksaan urine, kata Aunur Rafiq, untuk memastikan jabatan yang akan diemban oleh oknum ASN tersebut adalah oknum-oknum yang bersih dari pengaruh narkoba.

"Sehingga kerja dan kinerjanya dapat dibanggakan dan diandalkan," katanya.

Dia sangat mengharamkan oknum ASN Pemerintahan Kabupaten Karimun menggunakan narkoba dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun.

"Apabila ini dilakukan maka akan diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku," katanya.

Ultimatum tersebut berlaku tanpa batas waktu. Sebab, menurutnya, dengan letak geografis Kabupaen Maritim ini, menyebabkan Karimun menjadi tempat yang tepat bagi para pengedar dalam mengedarkan barang haram tersebut.

"Pengaruh dari narkoba ini juga sangat mengerikan, sehingga harua diwaspadai oleh semua golongan dan kelompok masyarakat. Jangan sampai para ASN menggunakan narkoba," katanya.

Sebanyak 182 pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karimun dirotasi dan dimutasi dari jabatan sebelumnya ke jabatan lainnya sesuai dengan pangkat dan golongan.

"Rotasi dan mutasi jabatan merupakan hal yang biasa terjadi di lingkungan pemerintahan kabupaten untuk mengisi jabatan-jabatan sesuai dengan pangkat dan golongan pada PNS itu sendiri," kata Bupati Karimun.

Pejabat tinggi pratama yang dimutasi sebanyak 6 orang, pejabat administrator ada 58 orang sedangkan untuk pejabat pengawas sebanyak 118 orang.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: