Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Golkar Masih Abu-abu Dukung Jokowi?

Golkar Masih Abu-abu Dukung Jokowi? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah depan) berfoto bersama pengurus partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (22/1). Airlangga mengatakan ada perampingan organisasi yang sebelumnya 305 anggota menjadi 275. | Kredit Foto: Antara/Galih Pradipta
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat politik dari Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan pentingnya mencermati koalisi partai-partai pendukung Joko Widodo yang belum solid dan masih ada kemungkinan Partai Golkar melakukan tindakan "lompat pagar".

"Koalisi partai-partai pendukung ada lima yang berada di parlemen dan dua partai yang baru akan mengikuti Pemilu 2019. Dari segi jumlah dan komposisi, koalisi ini besar dan kuat," kata Pangi Syarwi Chaniago melalui telepon selulernya, di Jakarta, Jumat (23/3/2018). 

Menurut Pangi, koalisi partai-partai pendukung calon presiden incumbent Joko Widodo ini, sampai saat ini belum menentukan siapa calon wakil presidennya.

Di sisi lain, juga belum ada ikatan kontrak politik antara Joko Widodo atau PDI Perjuangan sebagai pengusung utama dengan partai-partai mitra koalisinya, yakni Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kemudian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Pangi menengarai, kerawanan akan muncul pada saat koalisi partai-partai ini akan menentukan siapa calon wakil presidennya.

Dia melihat, Partai Golkar sudah menyebut-nyebut usulan kadernya untuk mendampingi Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019. PPP sudah mulai mewacanakan figur santri yang dinilai cocok mendampingi Joko Widodo.

"Pada saat pembahasan calon wakil presiden, saya memperkirakan kalau terjadi beberapa pilihan dan sulit mencapai titik temu, ada kemungkinan Partai Golkar akan keluar dari koalisi dan membentuk poros baru dengan mengusung nama baru sebagai calon presiden," katanya.

Pangi melihat kemungkinan ini dapat dilakukan Partai Golkar sebagai pemenang kedua Pemilu 2014 dan memiliki 91 kursi di parlemen.

Menurut dia, Partai Golkar cukup menarik satu partai politik lagi untuk memenuhi syarat "presidential threshold" yakni minimal 20 persen kursi di parlemen atau minimal 112 kursi.

Karena itu, Pangi mengingatkan Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan sebagai pengusung utama calon presiden Joko Widodo untuk hari-hati dan bersikap sangat cermat dan memilih figur calon presiden sekaligus menjaga keutuhan koalisi dan besar ini.

"Kalau Pak Jokowi atau PDI Perjuangan, tidak cermati membuat keputusan, maka ada kemungkinan terjadi patahan di koalisi ini," katanya.

Dia juga mengingatkan, pada pilkada Jawa Barat Partai Golkar menarik dukungan dari calon gubernur Ridwan Kamil.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: