PDIP: Pernyataan Novanto Hanya Sensasi Politik

Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM PDIP Trimedya Panjaitan menilai pernyataan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto terkait pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana proyek KTP Elektronik masuk kategori testimonium de auditu sehingga sangat lemah dan lebih sebagai sensasi politik demi keringanan hukuman.

"Apa yang disampaikan Setya Novanto menurut KUHAP, masuk kategori testimonium de auditu. Kami paham Novanto dalam situasi tertekan dan berupaya menjadi `justice collaborator', tampilan psikologis orang seperti ini adalah mencoba menampilkan dirinya bukan designer," kata Trimedya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Dia mengatakan PDI Perjuangan setelah mencermati seluruh pernyataan Made Oka Masagung di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun di persidangan, yang bersangkutan tidak pernah sekalipun menyebutkan nama sebagaimana disampaikan Setya Novanto.

Trimedya mengatakan bahwa pokok materi persidangan harus melihat BAP dan keterangan para saksi di pengadilan, misalnya dalam BAP Nazaruddin tanggal 22 Oktober sangat tegas bahwa asal mulai kebijakan tersebut adalah dari dua menteri KIB berinisial GM dan SS.

"BAP pada tanggal 17 Februari 2017 Nazaruddin menyatakan pertemuan dirinya bersama Anas Urbaningrum dengan Setya Novanto dan Andi Narogong yang mengatur kesepakatan pembagian `fee` termasuk yang diberikan ke GM," ujarnya,

Trimedya yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR itu menegaskan partainya mendukung pengembangan kasus tersebut berdasarkan BAP dan keterangan saksi di pengadilan, bukan atas dasar isu dengan motif politik.

Dia mengingatkan bagaimana upaya membelokkan kasus dengan drama menabrak tiang listrik pun dilakukan sehingga dirinya yakin bahwa designer dan aktor intelektual atas korupsi KTP Elektronik tersebut berasal dari lingkaran pertama kekuasaan.

"PDI Perjuangan sejak awal melihat bahwa proyek KTP Elektronik dibuat dengan motif kekuasaan untuk memenangkan Pemilu 2014. Hal tersebut juga pernah disinggung Nazaruddin namun tanpa disangka muncul Jokowi yang mendapatkan dukungan kuat dari rakyat," katanya.

Sebelumnya, mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam sidang pemeriksaan terdakwa pada Kamis (22/3) mengaku ada dana KTP elektronik yang mengalir untuk Puan Maharani dan Pramono Anung masing-masing US$500 ribu.

"Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, saya minta maaf ada disampaikan oleh Andi (Narogong) untuk Puan Maharani US$500 dan Pramono US$500. Bu Puan Maharani ketua fraksi PDI-P dan Pramono ada US$500," kata Setya Novanto di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Pemberian itu diceritakan oleh pengusaha Andi Narogong dan rekan Setnov yang juga pengusaha Made Oka Masagung pada akhir 2011.

"Andi Narogong bersama Made Oka itu datang ke rumah. Datang ke rumah menyampaikan ngobrol-ngobrol biasa, Oka menyampaikan dia menyerahkan uang ke dewan, saya tanya wah untuk siapa?," ujar Novanto.

Selain untuk Puan Maharani dan Pramono Anung, pada akhir 2011 Andi Narogong telah menyampaikan beberapa realisasi yang disampaikan pertama memberikan uang ke beberapa orang dewan.

"Pertama adalah untuk Komisi II yaitu Chairuman sejumlah US$500, untuk Ganjar sudah dipotong oleh Chairuman dan untuk kepentingan pimpinan banggar sudah sampaikan juga ke Melchias Mekeng US$500, Tamsil Linrung US$500, Olly Dondokambey US$500 di antaranya melalui Irvanto," ujar Setnov.