Imbas Registrasi Prabayar, Wakil Rakyat Ini Prihatin Omzet Penjual Pulsa Turun

Anggota Komisi I DPR Sukamta bersimpati atas kondisi yang dialami oleh pengusaha konter penjual pulsa yang mengalami penurunan omzet akibat kebijakan pemerintah tentang aturan registrasi 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk 3 kartu prabayar. Hal ini disampaikan sehubungan dengan aksi teatrikal kuburan massal di lapangan Karang, Kotagede, Rabu (28/3/2018), yang digelar sejumlah pengusaha konter DIY-Jawa Tengah yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI).

"Saya juga biasa beli kartu prabayar di konter. Kasihan jika konter penjual pulsa yang kebanyakan merupakan pengusaha kecil alami penurunan omzet, tentu akan berdampak kepada ekonomi keluarga. Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan untuk melindungi mereka," jelas Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Sekretaris Fraksi PKS ini menyatakan bahwa kebijakan registrasi kartu prabayar memiliki maksud baik sebagai salah satu upaya melindungi masyarakat dari kejahatan siber. Meski masih ada banyak persoalan dalam implementasinya, perlu untuk didukung berbagai pihak. Terkait dampak kepada pengusaha konter penjual pulsa, bisa dibuat kebijakan khusus dengan tetap memastikan upaya perlindungan data.

Menurut Sukamta, dengan kebijakan 1 NIK untuk 3 kartu prabayar, tren ke depan masyarakat akan lebih banyak isi ulang pulsa. Dalam hal ini ada dua hal mendasar yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Pertama, pemerintah harus memastikan pihak operator selular memberikan harga isi ulang pulsa lebih murah dibanding membeli kartu perdana. Kedua, pemerintah perlu mengatur skema ritel isi ulang yang menguntungkan bagi pengusaha konter penjual pulsa dari pihak operator selular.

"Saya kira ini bisa jadi win win solution, kebijakan registrasi kartu prabayar bisa berjalan baik sementara pengusaha konter penjual pulsa juga terlindungi dengan pengembangan skema ritel isi ulang yang lebih menguntungkan," pungkas Wakil Rakyat asal DIY ini.