DPR Desak Pemerintah Usut Pipa Bocor Pertamina

Anggota Komisi VII DPR RI Mochtar Tompo mendesak Pemerintah mengusut hingga tuntas kasus kebocoran pipa minyak di teluk Balikpapan Kalimantan Timur yang menyebabkan pencemaran genangan minyak mentah hingga ribuan hektare.

"Pemerintah sebaiknya menurunkan tim gabungan dari semua pihak terkait, baik KNKT, Polri, TNI, maupun BIN," kata Mochtar Tompo, di Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Menurut Mochtar, tim gabungan yang bekerja secara sinergi dapat mengungkap kasus kebocoran pipa minyak secara komprehensif.

Politisi Partai Hanura ini menegaskan, meskipun pipa minyak penyalur dari terminal Lawe-lawe di Penajam Paser Utara ke Kilang Minyak di Balikpapan tersebut dapat diperbaiki, tumpahan minyak mentah yang diperkirakan sebanyak puluhan ribu barel tersebut memberikan dampak ekologis.

Pada kesempatan tersebut, Mochtar menduga kasus patahnya pipa penyalur minyak mentah di Teluk Balikpapan, pada 31 Maret 2018, akibat terkena jangkar kapal tanker asing, justru PT Pertamina adalah pihak yang dirugikan.

"Pada kasus ini, kapal tanker berukuran besar yang jangkarnya mematahkan pipa minyak itu juga perlu diusut, tapi dalam pemberitaan kepada Pertamina yang diminta bertanggung jawab atas pencemaran minyak mentah," katanya.

Mochtar mengkhawatirkan, jika kondisi ini dibiarkan maka untuk jangka panjang akan merugikan badan usaha milik negara itu.

Komisi VII DPR RI sudah melakukan rapat kerja dengan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) pada Senin (16/4) lalu, yang memberikan beberapa rekomendasi.

"Komisi VII DPR RI juga mengusulkan agar dibentuk Pansus untuk mengungkap kasus tersebut," katanya.