KPK Minta Masyarakat Laporkan Dugaan Penyelewengan, di Mana Pun!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada seluruh pihak tak ragu melaporkan adanya dugaan penyelewengan penggunaan anggaran negara oleh penyelenggara negara, termasuk dugaan manipulasi realisasi sejumlah program yang tak sesuai dengan spesifikasi dalam perencanaan di Kementerian Pertanian (Kementan).

Juru Bicara KPK Febridiansyah, mengatakan “Prinsip dasarnya penggunaan uang negara harus secara hati-hati dan sesuai peruntukan. Kalau ada penyimpangan tentu harus dipertanggungjawabkan,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (21/4/2018).

Hal ini disampaikan Febri menanggapi perihal program wajib tanam bawang putih bagi importir yang diduga berpotensi unsur manipulasi serta adanya issu penyelewengan pengadaan bibit dan penyaluran alat mesin pertanian (alsintan) yang tidak tepat sasaran.

"Jika ada informasi dugaan tindak pidana korupsi, silahkan dilaporkan pada penegak hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Yudi Ramdhan mengaku akan menelaah informasi terkait dengan masalah potensi kerugian negara dalam program pertanian.

“BPK sederhana saja, kita harus menunggu hasil pemeriksaan BPK. Artinya saya perlu cari tahu, cari informasi ke unit yang melakukan pemeriksaan apakah memang masalah itu sedang atau tengah diperiksa,” tuturnya.

Ia menjelaskan, terkat pemeriksaan keuangan, pihaknya lebih menilai kewajaran atas pencatatan pelaporan pengelolaan keuangan termasuk subsidi pertanian. “Yang jelas komunikasi kami dengan DPR sangat baik. Jadi kita selalu berkomunikasi baik itu penyerahan laporan tiap semester, juga kalau ada permintaan,” tandasnya.

Di tempat lain, Anggota DPRD Kalimantan Tengah Syahrudin Durasid mengaku menerima keluhan dari petani di Desa Mentaya Seberang, Kabupaten Kotawaringin Timur yang menyebut alat dan mesin pertanian yang disediakan dan disalurkan pemerintah tidak tepat sasaran.

Informasinya Pemerintah pernah menyalurkan alsintan ke Desa tersebut namun penerimanya justru bukan yang bekerja sebagai petani. "Sudah alsintan tidak tepat sasaran, pendamping petani pun sampai sekarang belum ada di desa tertua di Kabupaten Kotim Ini. Padahal 80% masyarakatnya bekerja sebagai petani," kata Syahrudin di Palangka Raya.

Selain itu, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, klaim keberhasilan terkait dengan sasembada, perluasan lahan pertanian, bibit, pupuk dan peptisida yang ditujukan untuk memperkuat ketahan pangan selama ini memang hanya sekadar klaim semata.

Secara umum, ia melihat tak ada program di Kementan yang berjalan dengan baik sesuai tujuan. Ia malah mengingatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sempat menyatakan dalam auditnya, Kementan perlu mengklarifikasi masalah di pengadaan benih, lahan, dan pestisida.

“Harusnya hal ini ditanggapi. BPK harus bawa ke ranah hukum kalau tak ditanggapi,” serunya.