Foto kolase dari sejumlah pengurus partai politik berfoto dengan nomor urut partai politik peserta pemilu 2019 hasil pengundian di Gedung KPU, Jakarta, Minggu (18/2). KPU resmi menetapkan nomor urut 14 partai politik nasional dan empat partai lokal DI Aceh untuk pemilihan umum tahun 2019. | Kredit Foto: Antara/Reno Esnir
Sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Tomagola, mengatakan dewasa ini sudah berlangsung politik yang tidak beradab, salah satunya banyak isu SARA yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik, sehingga akan merusak demokrasi Indonesia.
"Keadaan demokrasi dan politik hari ini memang sangat menyakitkan. Isu SARA dimanfaatkan dan dibawa-bawa ke politik," kata Thamrin pada Focus Group Discussion dengan tema "Mekanisme Penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pileg, Pilpres 2019 Secara Demokratis" di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Komite bidang politik dan keamanan DPP PDIP.
Dia menyebutkan, hal ini terjadi karena DPR tidak berfungsi dengan baik, khususnya membawa aspirasi masyarakat.
"Mengapa sampai hal tersebut terjadi. Keadaan itu terjadi karena DPR tidak berfungsi penuh membawa aspirasi rakyat dan memenuhi aspirasinya," jelas Thamrin.
Dia menyebutkan demokrasi dan politik itu sebenarnya dalam keadaan yang terancam, sehingga harus dicegah.
"Harus dicegah. Jangan sampai politik tidak berkeadaban terjadi terus," tuturnya.
Di tempat yang sama, mantan anggota KPU Chisnul Mariyah, menilai, demokrasi itu memang kompetitif, tetapi jangan ada kekerasan.
"Demokrasi itu tidak boleh ada kekerasan atau kudeta. Dia harus kompetitif," jelas Chisnul.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan, pemilu sebagai alat mencari dan menentukan pemimpin secara berdaulat, harus mengedepankan persatuan bangsa. Karenanya, jangan sampai hilang politik yang mengedepankan peradaban.
"Persoalan dengan identitas kebudayaan kita sebagai orang timur, persoalan terkait dengan tradisi bahwa berpolitik itu membangun peradaban, itu tidak boleh hilang hanya gara-gara persoalan kekuasaan itu," jelas Hasto.
Dia juga menuturkan, kualitas demokrasi Indonesia juga menentukan tingkat kualitas kita sebagai bangsa. Dimana bisa membangun watak pemerintahan di tingkat manapun dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dan membangun rasa persaudaraan dunia.
"Kalau kita mundur, hanya (tinggal mencari ) kekuasaan, lalu hilanglah peradaban politik kita sebagai bangsa yang besar, maka tidak ada gunanya demokrasi. Itu pesan dari Ibu Megawati Soekarnoputri," tutur Hasto.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
