Anggaran Tambahan Rp2,57 Triliun Dukung Industri 4.0

Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun guna mengimplementasikan agenda nasional sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0 sebagai strategi memasuki revolusi industri keempat.

"Program yang akan kami laksanakan, antara lain pengembangan lima sektor industri prioritas yang ditetapkan Making Indonesia 4.0, peningkatan kompetensi SDM industri melalui pendidikan vokasi, serta kegiatan Santripreneur dan penumbuhan wirausaha idustri baru," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dari hasil rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Selasa (5/6/2018), Komisi VI DPR RI dapat memahami usulan tambahan anggaran Kemenperin tersebut sehingga total anggaran tahun depan menjadi Rp5,3 triliun karena sebelumnya pagu indikatif tahun 2019 sebesar Rp2,73 triliun. Di samping itu, Komisi VI juga meminta kepada Kemenperin untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran tahun 2018 sebesar Rp2,84 triliun.

Menperin menjelaskan Making Indonesia 4.0 menjadi arah yang jelas guna mewujudkan aspirasi nasional, yaitu menjadikan Indonesia masuk 10 besar negara ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2030.

"Maka itu diperlukan partisipasi aktif dan sinergi dari seluruh stakeholder agar kita bisa menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang besar, dan bangsa pemimpin," tegasnya.

Lima sektor manufaktur yang bakal diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia.

"Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60% untuk PDB, kemudian menyumbang 65% terhadap total ekspor, dan 60% tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut," papar Airlangga.

Guna mendongkrak kinerja sektor-sektor manufaktur tersebut, diperlukan tenaga kerja yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia industri saat ini. Apalagi, potensi Indonesia akan didukung dengan bonus demografi selama 15 tahun ke depan di mana usia produktif mendominasi dari jumlah penduduk.

"Tentunya kondisi ini dapat memacu kinerja ekonomi nasional semakin tumbuh maksimal," imbuhnya.

Salah satu langkah prioritas nasional yang tengah dijalankan Kemenperin adalah membangun SDM industri yang terampil.

"Kami telah meluncurkan program pendidikan vokasi yang link and match antara industri dengan SMK di beberapa wilayah Indonesia," ungkap Menperin.

Hingga tahap keenam peluncuran program pendidikan vokasi tersebut, Kemenperin mampu melibatkan sebanyak 618 perusahaan dengan menggandeng hingga 1.735 SMK.

"Upaya yang kami lakukan ini sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK," jelasnya.

Di samping itu, Kemenperin terus mendorong pondok pesantren di seluruh Indonesia menjadi ekosistem dalam penumbuhan wirausaha industri baru melalui program Santripreneur. Upaya ini sebagai salah satu strategi nasional yang tengah dijalankan untuk memasuki era revolusi industri keempat sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0.

"Dalam implementasi ekonomi digital itu yang penting di antaranya adalah membangun ekosistem. Jadi, pondok pesantren ini yang perlu kita bidik karena memiliki basis dan potensi besar untuk menggerakkan perekonomian nasional," terangnya.