La Nyalla: Gerakan Ganti Presiden dan Jokowi Dua Periode Sah

Ketua Pengurus Tingkat Wilayah ( MPW) Pemuda Pancasila (PP) Jatim, La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan, bahwa deklarasi garakan ganti presiden maupun dukungan maupun Jokowi dua periode adalah sah secara konstitusional karena dijamin oleh UUD 1945 dan UU apalagi menjelang Pilpres 2019 nanti.

 “Jadi saya tegaskan bahwa deklarasi gerakan ganti presiden maupun Jokowi dua periode semuanya adalah sah. Silakan saja digelar. Tapi yang jelas harus konstruktif dan tidak menimbulkan kericuhan di masyarakat,” tegas La Nyalla pada media di Surabaya, Jumat (24/8/2018).

Menurut Ketua Kadin Jatim ini, demokrasi telah menyediakan ruang yang besar dan bebas bagi seluruh kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, demokrasi juga memberi batasan, yaitu penyampaian pendapat tidak boleh mengganggu ketertiban umum.

“Ingin ganti presiden, ingin Jokowi dua periode, bebas. Yang tidak boleh adalah ingin ganti presiden sambil bakar-bakar ban. Juga tidak boleh memperjuangkan Jokowi dua periode sambil coret-coret tembok jalanan dan menyalakan petasan. Itu contoh batasannya. Di luar itu, sepanjang damai dan tertib, bebas digelar,” papar La Nyalla sapaannya.

Disinggung soal PP Kota Surabaya secara resmi menolak acara deklarasi gerakan #2019GantiPresiden. Secara tegas La Nyalla, pihaknya dan PP kota Surabaya hanya miss komunikasi saja karena belum berkoordinasi dengan MPW.

“Intinya, saya ingin sampaikan bahwa PP tidak punya kepentingan apa-apa dalam Pilpres. Kepentingan PP hanya masyarakat bisa tetap rukun, situasi aman dan damai. Jadi PP ini menjadi pengayom. Kita ingatkan ke pendukung gerakan ganti presiden untuk tetap tertib. Kita juga ingatkan pendukung Jokowi untuk taat hukum,” tegas La Nyalla.