Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Bangun 120.000 Rumah, Himperra Sasar 3 Kelompok Ini

Bangun 120.000 Rumah, Himperra Sasar 3 Kelompok Ini Kredit Foto: Antara/Mohamad Hamzah
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kekurangan perumahan untuk rakyat berpenghasilan rendah (backlog) sebanyak 11,5 juta menjadi concern bersama antara pemerintah, pengembang, dan asosiasi. Salah satunya Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan rakyat (Himperra).

Pemerintah sendiri menargetkan bisa membangun satu juta rumah pertahun. Berbagai kemudahan bagi pengembang maupun konsumen pun diberikan, termasuk kebijakan zero down paymant, pelonggaran LTV, dan sebagainya. Dari sisi asosiasi, mereka terus berinisiatif untuk mengakselerasi pembangunan rumah bagi MBR.

Ketua Umum Himperra, Harry Endang Kawidjadja, menyatakan bahwa dengan jumlah anggota mencapai 1.600 pengembang di 31 provinsi, pihaknya akan membangun 100.000-120.000 perumahan dari total 220.000 perumahan dengan skema FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) dan SSB (subsidi selisih bunga).

Pihaknya menyasar tiga kelompok, yakni masyarakat dengan UMP normal, masyarakat dengan UMP di bawah rata-rata, serta pekerja informal.

"Yang pertama, pekerja dengan UMP normal antara Rp2,6-4 juta perbulan. Namun sebenarnya beberapa daerah seperti Cirebon dan Karawang sudah menyentuh Rp4,2 juta per bulan. Jadi kami usulkan agar batas UMR di ketentuan MBR disesuaikan dengan batas PTKP Rp4,5 juta," katanya di Jakarta, Sabtu (25/8/2018).

Sasaran kedua, kelompok informal. Baru-baru ini pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia terkait pembiayaan perumahan berbasis korban yang jumlahnya hanya 50.000 unit di seluruh Indonesia. Skema seperti ini bisa diperluas mengingat pekerja informal berpotensi lebih besar dari pekerja formal.

Sasaran terakhir kelompok UMR berpenghasilan rendah. Misalnya pekerja di Sukabumi dengan UMR Rp2,1 juta perbulan, ini bisa disinergikan dengan perumahan swadaya. Dengan kepastian kemampuan menyicil yang lebih tinggi, seharusnya tidak terjadi kredit macet atau NPL dan seharusnya program ini diminati perbankan.

"Kita juga akan memberikan diklat atau pelatihan tentang bagaimana konsumen bisa mendapatkan dan membangun rumahnya. Karena faktanya selama ini melaksanakan akad itu susah, dari sisi kredit kami bantu supaya pengajuan kreditnya bisa lancar," pungkasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Yosi Winosa
Editor: Cahyo Prayogo

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: