Menteri Kordinator Perekonomian Darmin Nasution berbicara dihadapan peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Majlis Ulama Indonesia (Pinbas MUI) di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (14/2). Rakernas PINBAS MUI ini merupakan langkah realisasi atas program redistribui aset, kemitraan antara pengusaha kecildan para konglomerat nasional yang difasilitasi oleh Pemerintah dan MUI. | Kredit Foto: Antara/Nova Wahyudi
Pemerintah terus berupaya membangun infrastruktur, baik hard infrastructure maupun soft infrastructure seperti peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pengembangan ekonomi digital.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan bahwa sudah 3 tahun Pemerintah Indonesia fokus membangun infrastruktur fisik.
“Di tahun 2018-2019 ke depan, kami akan fokus pada soft infrastructure,” ujar Menteri Darmin saat memberikan sambutan dalam High Level Parliamentary Meeting sebagai rangkaian acara International Monetary Fund – World Bank Group (IMF-WBG) 2018, Senin (08/10/2018), di Nusa Dua Bali.
Hadir dalam kesempatan ini antara lain: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo; Chair of The Parliamentary Network on the World Bank & IMF, Jeremy Lefroy; Director External and Corporate Relations World Bank Group, Jill Wilkins; dan Assistant Director Communications Department IMF, Sabina Bhatia.
Investasi SDM, kata Darmin, memiliki peran penting dan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara.
"Untuk itu, pemerintah perlu menciptakan peraturan yang mampu melindungi karyawan, memberikan pekerjaan yang layak, sekaligus meningkatkan keterampilan yang berkelanjutan," tegasnya.
Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Peta Jalan untuk Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025. Peta jalan ini berfokus pada peningkatan dan revitalisasi lembaga kejuruan untuk menghubungkan dan mencocokkan dengan kebutuhan industri masa kini.
Selain itu, peta jalan tersebut juga memuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kejuruan yang harus sepenuhnya dilaksanakan dari hilir ke hulu untuk menjalankan proses bisnisnya.
“Kualitas lembaga kejuruan perlu direvitalisasi. Salah satu upayanya adalah penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan industri, karena kurikulum saat ini belum sejalan dengan perkembangan Industri 4.0 dan Ekonomi Digital,” sambung Darmin.
Kemudian, untuk menjamin manifestasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang optimal, koordinasi yang intensif antara pemerintah, industri, asosiasi, dan semua pemangku kepentingan terkait mutlak diperlukan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Kumairoh
Tag Terkait:
