Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Ibu Kota Tetap Jakarta, Jubir Otorita hingga Gibran Bantah IKN Mangkrak

Ibu Kota Tetap Jakarta, Jubir Otorita hingga Gibran Bantah IKN Mangkrak Kredit Foto: Warta Ekonomi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Isu bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mangkrak kembali mencuat usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Namun, pihak Otorita IKN hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan tegas membantah narasi tersebut.

MK dalam putusannya menegaskan bahwa saat ini Provinsi DKI Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Indonesia. Hakim Konstitusi Adies Kadir menyatakan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN baru bisa berlaku dan memiliki kekuatan mengikat setelah ada Keputusan Presiden (Keppres) yang ditandatangani.

Putusan ini sempat memicu kekhawatiran publik dan melahirkan narasi liar di media sosial bahwa proyek strategis nasional itu terbengkalai. Namun, Otorita IKN bergerak cepat meluruskan.

Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, dengan tegas membantah anggapan tersebut. "Tidak benar kalau ada yang bilang IKN mangkrak," ujarnya di hadapan puluhan mahasiswa dari Universitas Mulawarman, UNTAG Samarinda, UMKT Samarinda, dan Politeknik Negeri Samarinda, Sabtu (23/5).

Troy juga sekaligus membantah tuduhan bahwa pembangunan IKN merusak hutan. Justru, Otorita IKN saat ini tengah mendorong gaya hidup baru melalui penanaman pohon, termasuk pohon endemik Kalimantan. 

Pada Jumat (22/5), insan Otorita IKN melaksanakan kegiatan penanaman pohon. Selain itu, bangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara juga telah didukung listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas hingga sekitar 50 MW.

Troy memastikan konstruksi IKN terus berjalan melalui tiga skema pendanaan, yaitu APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta. 

"Semuanya bergulir pada saat ini, artinya proses pembangunan terus bergerak. Tidak ada kata berhenti, stagnan, atau mangkrak. Inilah diksi-diksi yang harus dikoreksi oleh siapa pun," tegasnya.

Sampai saat ini, pembangunan IKN telah berhasil menarik investasi sebesar Rp72,39 triliun. Rinciannya, investasi swasta murni mencapai Rp60,29 triliun dengan 75 Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama 65 pelaku usaha, serta fasilitas publik dan penugasan Kementerian/Lembaga sebesar Rp12,10 triliun. 

Dari total 75 PKS, 11 di antaranya berasal dari investor asing dari enam negara, yakni Korea Selatan, Tiongkok, Uni Emirat Arab, Rusia, Malaysia, dan Singapura. Sisanya, 64 PKS berasal dari pelaku usaha dalam negeri yang bergerak di sektor hunian, infrastruktur, energi, akomodasi, pusat olahraga, hingga fasilitas komersial.

Aktivitas perekonomian pun mulai tumbuh di kawasan Nusantara, termasuk bisnis makanan, minuman, dan usaha penunjang kebutuhan masyarakat bagi para pekerja dan pengunjung.

Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga memberikan pernyataan senada. Dalam talkshow di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Senin (26/1/2026), Gibran memastikan tidak ada proyek yang mangkrak di IKN.

"Tidak ada yang mangkrak di IKN ya. Pembangunannya sudah sesuai timeline yang ada," kata Gibran.

Mantan Wali Kota Solo itu menjelaskan, berdasarkan kunjungannya ke IKN pada Desember 2025 lalu, progres pembangunan sudah cukup bagus dan sesuai jadwal. "PR-nya sekarang tinggal membangun gedung legislatif dan yudikatif," ucapnya.

Gibran bahkan mengajak publik membayangkan IKN sebagai kota masa depan yang nyaman, layak huni, berudara bersih, bebas macet, dan aman dari bencana. Menurutnya, fasilitas penunjang seperti supermarket, pusat hiburan, dan sport center akan terus bertambah. 

Baca Juga: Menteri Yusril: Asing Ingin Indonesia Kembali ke Era Soeharto

"Kita doakan yang terbaik, nanti 2028 selesai semua dan kita bisa pindah ke sana," tukasnya.

Troy menambahkan, pembangunan Nusantara saat ini tidak hanya terfokus di KIPP, tetapi juga merambah sembilan wilayah perencanaan yang mencakup pusat ekonomi, bisnis dan kesehatan, energi baru terbarukan, kawasan hiburan, pusat pendidikan, riset dan inovasi, hingga industri pangan. 

"Superhub Ekonomi Nusantara adalah arah pengembangan ekonomi IKN yang menghubungkan klaster-klaster strategis," pungkasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Amry Nur Hidayat