Hindari Politik Praktis di Lembaga Pendidikan, Termasuk Pesantren?

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan para tokoh politik sebaiknya menghindari pembicaraan politik praktis di lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren.

"Bagaimana pun juga siswa-siswi harus memiliki wawasan yang cukup mengenai politik yang luas tadi. Tapi kalau politik praktis, semestinya dihindari membicarakan politik praktis di lembaga pendidikan," kata Lukman di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10/2018), usai mengikuti sidang kabinet paripurna.

Lukman menekankan perlunya menjaga netralitas lembaga pendidikan serta para pengajar serta siswa siswi dalam politik di lingkungan pendidikan.

Pendidik pun, menurut dia, perlu menghindari pembahasan mengenai partai politik tertentu dalam pengajaran.

Lukman mengatakan bahwa murid-murid hanya perlu mendapatkan pendidikan tentang politik dalam perspektif makro, seperti politik kebangsaan dan bernegara.

"Misalnya menggunakan hak pilih itu penting, dibandingkan tidak menggunakan sama sekali. Golput itu adalah pilihan yang sama sekali tidak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara karena proses demokrasi itu perlu ditopang dengan penggunaan hak pilih," jelas Lukman.