PKS Bakal Hapus Pajak Motor dan SIM Seumur Hidup, Logis?

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup bila memenangi Pemilu 2019.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS, Almuzzammil Yusuf, mengatakan untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat, dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik dan harga pangan yang melambung, PKS memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup.

Pajak sepeda motor yang dimaksud PKS adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil.

"Kebijakan ini akan meringankan beban hidup rakyat," ujarnya di Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Ia menambahkan, ada 105 juta sepeda motor di Indonesia yang sebagian besarnya dimiliki rakyat kecil. Muzzammil menyebut pemilik sepeda motor yang sedang beranjak dari kelas bawah menuju menengah adalah orang-orang yang paling diuntungkan dengan kebijakan ini.

"Penghapusan pajak ini juga mengurangi kerepotan, kerumitan, dan waktu produktif yang hilang karena harus mengurus surat-surat yang seharusnya dapat digunakan untuk bekerja. Sepeda motor adalah juga alat produksi baik pedesaan dan perkotaan," jelasnya.

Muzzammil juga sempat menyinggung kebijakan ini akan sangat bermanfaat bagi pengemudi ojek online (ojol) karena ojol dinilai terbukti menyediakan jasa transportasi yang mudah, murah, dan cepat sehingga mampu mengurai kemacetan dan mendatangkan penghasilan bagi pemilik motor. Terkait apakah penghapusan pajak ini akan mengganggu penerimaan APBD provinsi, Muzzammil menepisnya. Menurutnya, penghapusan pajak tidak akan menganggu keuangan APBD secara signifikan.

"Seperti kita ketahui bahwa pajak sepeda motor selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah provinsi, namun demikian data beberapa provinsi menunjukan bahwa porsi dari pendapatan pajak sepeda motor itu sekitar 7-8% dari total APBD," katanya.

Soal kebijakan pemberlakuan SIM seumur hidup, Muzzammil menilai perbaruan SIM setiap lima tahun menurutnya merepotkan. Ia mencontohkan kebijakan KTP seumur hidup yang berefek positif pada penghematan waktu produktif masyarakat.