CPO Supporting Fund Tingkatkan Produktivitas Petani Kelapa Sawit

Sebagai negara produsen terbesar minyak sawit dunia, Indonesia memiliki peran paling strategis dalam menyuplai kebutuhan pasar global. Secara bersamaan, Indonesia merupakan negara terbesar minyak sawit berkelanjutan, serta berlandaskan prinsip dan kriteria berkelanjutan yang berlaku universal.

Tahun ini, Indonesia diperkirakan menghasilkan minyak sawit mentah (CPO) sebanyak 42 juta ton. Sedangkan minyak sawit mentah berkelanjutan (CSPO) bersertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) diperkirakan sekitar 12,43 juta ton, di mana sebesar 52% berasal dari Indonesia atau sejumlah 6,5 juta ton, belum lagi yang bersertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan International Sustainability & Carbon Certification (ISCC).

Sebagai informasi, ISPO merupakan sertifikasi mandatori yang diwajibkan pemerintah terhadap pelaku perkebunan kelapa sawit termasuk petani kelapa sawit. Sedangkan RSPO dan ISCC bersifat sukarela.

Lantaran memiliki peranan besar dalam perdagangan internasional, minyak sawit Indonesia kerap mendapatkan sorotan dan tudingan negatif akan keberadaannya. Sebab itu, dibutuhkan strategi bersama dalam mengelola produksi minyak sawit nasional supaya dapat menyuplai kebutuhan pasar minyak sawit secara berkelanjutan pula.

Salah satunya melalui strategi pungutan dana CPO Supporting Fund (CSF), yang dikelola Badan Layanan Umum (BLU), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Melalui BLU BPDP-KS inilah, strategi pembangunan minyak sawit nasional dilakukan dengan mendorong pertambahan nilai dari CPO yang dihasilkan Indonesia. 

Menurut Direktur BPDP-KS, Herdrajat Natawijaya, sebagai salah satu badan pemerintah, BPDP-KS memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan industri minyak sawit. Salah satunya, upaya peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat melalui dukungan pendanaan replanting perkebunan kelapa sawit milik petani.

"Petani kelapa sawit memiliki peran penting bagi pertumbuhan perkebunan kelapa sawit nasional, di mana luas lahan perkebunan kelapa sawit nasional sebesar lebih dari 42% merupakan milik petani," kata dia di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Pemerintah juga mendorong peranan pasar domestik untuk terus meningkatkan konsumsi minyak sawit melalui program mandatori biodiesel. Di mana, secara bertahap, konsumsi biodiesel selalu bertambah. Dewasa ini, pemerintah menerapkan mandatori B20 terhadap penggunaan biodiesel nasional.

Senada dengan itu, Senior Advisor Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Abetnego Tarigan menegaskan keberpihakan pemerintah kepada perkebunan kelapa sawit milik rakyat. Di mana sebagian besar rakyat Indonesia berperan besar sebagai petani kelapa sawit yang mengolah lahannya untuk mencari penghidupan.

Melalui pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, maka praktik budi daya menanam kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit milik petani akan menghasilkan panen Tandan Buah Segar (TBS) yang lebih baik.

"Produktivitas hasil panen perkebunan kelapa sawit milik petani akan menjadi lebih baik dan masa depannya akan lebih sejahtera," tambah dia.

Praktik budi daya terbaik dan berkelanjutan, menurut Direktur Mutu Certification, Irham Budiman, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkebunan kelapa sawit rakyat. Sebab itu, petani kelapa sawit membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak supaya kebun sawitnya berhasil.

"Praktik budi daya terbaik dan berkelanjutan harus dilakukan petani kelapa sawit supaya hasil panen petani dapat mensejahterakan kehidupannya. Apalagi, masa depan sertifikasi ISPO, RSPO, dan ISCC dapat membantu meningkatkan hasil jual TBS milik petani," kata Irham.

Dukungan pendanaan dari BPDP-KS bagi petani kelapa sawit juga menjadi dorongan yang penting bagi perkebunan kelapa sawit nasional. Namun, Irham mengingatkan akan bahaya laten korupsi yang dapat terjadi. Guna mengantisipasi persoalan tersebut, Mutu Certification menyarankan pentingnya menerapkan ISO 37001: Anti-Penyuapan pada manajemen yang terlibat.

Lebih lanjut, sebagai organisasi petani, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengharapkan perbaikan kesejahteraan petani kelapa sawit. Di mana, kemampuan praktik budi daya dan akses pasar petani kelapa sawit dapat lebih meningkat.

Menurut Sekjen SPKS, Mansuetus Darto, keberadaan petani kelapa sawit harus mendapatkan dukungan dari semua pihak.

"Petani kelapa sawit sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama pemerintah dan perusahaan perkebunan. Peningkatan kapasitas petani dan akses pasar hasil panen, juga harus terus ditingkatkan," ujar Darto.

Pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan, juga menjadi kunci sukses bersama bagi pertumbuhan usaha perkebunan kelapa sawit Indonesia demi menyuplai kebutuhan pasar minyak nabati dunia. Di mana pembangunan berkelanjutan nasional (SDGs) juga menjadi tujuan bersama yang harus dicapai.