Mampukah Jaksa AS Seret Trump ke Pengadilan?

Jaksa AS telah menjelaskan bahwa mereka percaya Presiden Donald Trump melakukan kejahatan. Tapi bisakah mereka menuntutnya?

Konstitusi AS tidak menjawab pertanyaan, dan mayoritas komunitas hukum telah lama menerima bahwa jawabannya adalah "tidak" - bahwa presiden memiliki kekebalan dari penuntutan saat menjabat.

Namun masalah ini belum pernah diuji sepenuhnya, dan Trump dapat memaksa Mahkamah Agung untuk memutuskannya.

Jaksa federal mengatakan mantan pengacara pribadi presiden Michael Cohen, yang dijatuhi hukuman tiga tahun penjara pada Rabu lalu, "bertindak dalam koordinasi dengan dan pada arah" dari Trump dalam membuat pembayaran secara diam-diam untuk dua wanita, yang melanggar hukum keuangan kampanye pada tahun 2016.

Tapi tuduhan tersebut belum diajukan, dan mungkin tidak akan pernah, kebijakan resmi Departemen Kehakiman adalah kepala negara AS tidak dapat dituntut.

Kebijakan itu berakar pada sebuah memorandum 1973 dari Kantor Penasihat Hukum Departemen Kehakiman (OLC), merujuk kepada presiden Richard Nixon yang menjadi sasaran dalam investigasi Watergate.

"Tanggung jawab presiden begitu berat sehingga seorang presiden mungkin tidak dapat sepenuhnya mengeluarkan kekuasaan dan tugas kantornya jika ia harus membela penuntutan pidana," katanya, seperti dikutip dari Channel NewsAsia, Jumat (14/12/2018).

"Presiden adalah kepala simbolis bangsa. Untuk melukai dia dengan proses pidana adalah dengan menghambat operasi seluruh aparat pemerintah," tambahnya.

Ia juga mencatat bahwa sejak presiden mengontrol Departemen Kehakiman, ia tidak dapat, pada intinya, menyelidiki dirinya sendiri. Jika ada tuduhan serius, terserah pada Kongres untuk memaksanya.

Pada tahun 2000, setelah presiden Bill Clinton menghindari dakwaan tetapi menghadapi upaya impeachment dalam investigasi Monica Lewinsky, departemen memperbarui pendiriannya.

Sebuah memo baru mengatakan bahwa mendakwa dan menuntut presiden yang sedang berkuasa akan "mencegah eksekutif menyelesaikan fungsi konstitusionalnya."

Demokrat di Kongres mempertanyakan posisi itu: "Saya pikir Departemen Kehakiman perlu memeriksa kembali pendapat OLC itu," kata anggota Kongres Adam Schiff di CNN, Rabu (12/12/2018).

"Saya tidak berpikir bahwa Departemen Kehakiman harus mengambil posisi, bahwa seorang presiden yang sedang berkuasa, dapat berada di atas hukum."

Pakar hukum, termasuk mantan pejabat Kehakiman, juga mengatakan kebijakan itu tidak begitu jelas.

"Apakah seorang presiden dapat didakwa atau disebut sebagai ko-konspirator yang tidak terindikasi seharusnya tidak dianggap sebagai pertanyaan yang diselesaikan," kata Walter Dellinger, mantan kepala OLC, dalam analisis Juni di situs web Lawfare.