Ternyata Demokrat Sepakat dengan Format Debat Pilpres, Kok Masih Protes?

Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Aria Bima, mengatakan seharusnya tak ada lagi pihak yang mengkritik terkait putusan KPU yang memberikan pertanyaan kepada paslon 10 hari sebelum debat Pilpres berlangsung.

Dimana sebelumnya dikritisi oleh pengurus DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. Apalagi, kata Aria, semua pihak yang berkepentingan telah mencapai kesepakatan, sehingga tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan.

"Semua sudah sepakat. Kami sepakat, KPU sepakat, BPN juga sepakat. Orang Demokrat juga ada yang hadir dalam rapat kok," ujarnya di Jakarta, Minggu (6/1/2019).

Bahkan hal senada juga diungkapkan, Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso. Menurut Priyo, pihaknya dan TKN Jokowi-Ma'ruf sepakat pertanyaan diberikan kepada paslon beberapa hari sebelum debat dihelat. Akan tetapi, tentang jumlah pertanyaan yang akan diberikan masih belum disetujui bersama.

"Prinsipnya sudah kami setujui, 10-20 pertanyaan yang disiapkan oleh para panelis," katanya.

Sebelumnya, pengurus DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengkritik format debat kandidat capres-cawapres yang akan diterapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 17 Januari mendatang.

Ferdinand menganggap, paslon tidak perlu diberikan pertanyaan beberapa hari sebelum debat dilaksanakan. Sebagaimana diketahui, KPU akan memberikan puluhan pertanyaan dari panelis kepada paslon beberapa hari sebelum debat dilaksanakan. Bahkan saat debat, moderator hanya mengajukan tiga dari puluhan pertanyaan yang diberikan.

"Memberikan daftar pertanyaan seminggu sebelum debat sama saja menjadikan debat ini sebagai ajang lomba menghafal," jelasnya.