KKP Benahi Efisiensi Anggaran Hingga Perubahan Budaya Kerja

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memaparkan strategi dalam membenahi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terutama dalam melakukan efisiensi anggaran hingga perubahan budaya kerja di kementerian yang dipimpinnya.

"KKP melakukan penghematan anggaran berdasarkan pengeluaran ditjen maupun direktorat masing-masing sehingga ukuran efektivitas dan efisiensi kerja dapat tercapai," kata Menteri Susi dalam siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diterima di Jakarta, Minggu (27/1/2019).

Menteri Susi mengemukakan hal tersebut ketika menjadi pembicara dalam acara "Culture Fair 2019" yang diselenggarakan Bank Indonesia, Jakarta, 25 Januari 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi membagikan pengalamannya dalam memimpin KKP di depan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo beserta ribuan pegawai Bank Indonesia yang hadir. Menurut Susi, efisiensi yang dilakukan pun berbuah hasil karena pada tahun pertama memimpin KKP, terjadi penghematan anggaran kementerian sebesar Rp9 triliun yang kemudian dikembalikan kepada negara.

"Saya punya pengalaman memimpin perusahaan selama beberapa tahun. Pengalaman tersebut saya coba terapkan di KKP, terutama tentang masalah anggaran," imbuhnya.

Selain itu, Menteri Susi juga menyoroti mengenai sumber daya manusia (SDM) karena bila tenaga pemerintah tidak berkualitas maka pelayanan kepada masyarakat juga dinilai akan tidak bagus pula.

KKP, lanjutnya, melakukan regenerasi pegawai yang telah memasuki masa pensiun dini 1.000 pegawai baru, dan mengutarakan harapannya untuk menggantinya dengan kualitas lulusan cumlaude.

Menteri Susi juga bercerita mengenai upayanya dalam membangun mentalitas jajaran KKP untuk berani melawan praktik "illegal fishing" atau pencurian ikan yang dinilai telah menjadi permasalahan masif dan kompleks karena dahulu dianggap seakan-akan sudah menjadi hal yang wajar.

Guna mengatasi hal itu, Menteri Susi melakukan pendekatan dengan cara menjadikan moratorium kapal eks-asing sebagai konsensus nasional. Perlahan, lanjutnya, terbentuklah konsensus bagi moratorium kapal eks-asing.