2030, Total Estimasi Pembiayaan Infrastruktur Jakarta Sebesar Rp571 triliun

Skema Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) dinilai menjadi solusi bagi warga DKI Jakarta untuk mendapatkan pelayanan publik yang murah dalam membiayai fasilitas umum atau infrastruktur. 

Beban yang ditanggung oleh warga Ibukota dikurangi oleh Dukungan Tunai Infrastruktur atau Vialibity Gap Fund (VGF) oleh pemerintah daerah, dan kemudian swasta bisa mengurangi beban pembiayaan pemerintah daerah sehingga bisa berjalan dengan baik.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta melalui Pusat Informasi, Promosi dan Kerjasama Investasi (PIPKI) hadir untuk mendukung dan mempercepat pembangunan infrastruktur dengan menjembatani keunggulan pihak swasta dan pemerintah daerah demi warga Ibukota untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik melalui skema KPDBU.

Baca Juga: Percepat Infrastruktur, Pemprov DKI Jakarta Jajaki Skema Kerja Sama Pemda dan Badan Usaha

“Saat ini, PIPKI menawarkan setidaknya sembilan potensi proyek KPDBU yang dapat dijalankan di DKI Jakarta dengan target dan total estimasi kebutuhan pembiayaan infrastruktur publik Jakarta 2030, sebesar Rp571 triliun," ujar Wakil Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto di Jakarta, Senin (22/4/2019).

Adapun, kesembilan proyek tersebut, diantaranya yaitu pengembangan jaringan rel MRT mencapai 223 km dengan biaya sebesar Rp214 triliun, pengembangan jaringan rel LRT menjadi 116 km sebesar Rp60 triliun; pengembangan panjang rute Transjakarta sepanjang 2.149 km, dengan biaya Rp10 triliun jaringan Rel Elevated Loop Line sepanjang 27 km sebesar Rp27 triliun, penyediaan pemukiman hingga 600 ribu unit (fasilitas pembiayaan 30%) sebesar Rp90 triliun.

Selain itu, ada pun peningkatan cakupan air bersih hingga 100% penduduk DKI Jakarta sebesar Rp27 triliun, peningkatan cakupan air limbah yang mencakup 81% penduduk DKI Jakarta sebesar Rp69 triliun, revitalisasi angkutan umum (first and last mile transport) hingga 20 ribu unit sebesar Rp4 triliun, serta pengendalian banjir dan penambahan pasokan air sebesar Rp70 triliun. Total nilai estimasi kebutuhan pembiayaan kesembilan infrastruktur ini mencapai Rp571 triliun.

“Dengan begitu besarnya proyek infrastruktur tersebut maka kami menghadirkan Jakarta Investment Centre (JIC) untuk mendukung dan mendorong kegiatan investasi di Jakarta. JIC siap membantu para investor dalam proses pengajuan perizinan investasi hingga realisasi investasi di Jakarta atau end to end process. Selain perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta, struktur keanggotan JIC juga melibatkan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta,” kata Denny menjelaskan.