Jawa Barat Jadi Barometer Pertumbuhan Kawasan Industri Nasional

Jawa Barat menjadi barometer terhadap pertumbuhan kawasan maupun industri. Karena itu investasi nasional dipengaruhi oleh industri manufaktur yang ada di Jawa Barat.

Untuk itu, Himpunan Kawasan Industri (HKI) meminta agar Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar rajin menggelar pertemuan dengan para pengusaha KI.

Direktur Eksekutif HKI Fahmi Sahab mengatakan Jawa Barat mengapresiasi DPMPTSP Jabar yang menggelar Forum Percepatan Investasi Kawasan Industri yang mengumpulkan pengusaha serta regulator di satu forum.  

"Iklim-iklim perbaikan investasi itu harus dilihat ke depannya,  jadi perlu sekali forum seperti ini diadakan rutin duduk bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha," kata Fahmi kepada wartawan usai mengikuti kegiatan Forum Percepatan investasi di Kawasan Industri di Hotel Mason Pine, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (15/5/2024).

Dalam forum tersebut, sejumlah pengusaha industri banyak mengutarakan keluhan terkait persoalan investasi di lapangan. Mulai dari pasokan air hingga berlikunya perizinan antar kementerian. Di forum tersebut persoalan ini langsung dijawab oleh Kementerian Perindustrian, BKPM hingga DPMPSTP Kabupaten/kota di Jabar.

Fahmi menilai, regulator dan dunia usaha bisa membahas perkembangan dan permasalahan di lapangan terkait investasi seperti keamanan, perizinan hingga infrastruktur. 

Baca Juga: Triwulan I 2024, Industri Pengolahan Dominasi Investasi Jawa Barat

"Karena kawasan industri ini tidak bisa dilihat sebagai pure business. Dia ini suatu bentuk usaha kepedulian terhadap pembangunan ekonomi nasional yang memberi multiplier effect terhadap devisa, tenaga kerja dan lingkungan," jelasnya.

Dia juga menilai tugas kawasan industri sebetulnya adalah tugas dari pemerintah, namun sejak tahun 1989 peluang itu diberikan pada sektor swasta yang akhirnya mendorong pertumbuhan industri manufaktur hingga menjadikan pengusaha kawasan sebagai mitra pemerintah.

"Sehingga permasalahan-permasalahan di kawasan industri tidak bisa diserahkan sepenuhnya oleh kawasan industri, itu harus diselesaikan oleh pemerintah pusat ataupun daerah, baik dari sisi software maupun hardware, baik dari sisi perizinan maupun infrastruktur," jelasnya.

Bantuan dari pemerintah, lanjut Fahmi akan memberikan dampak yang sangat besar pada pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kawasan industri sebagai instrumen, alat percepatan industri yang ujungnya pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

Berkenaan dengan penggunaan permukaan air oleh sektor industri, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Nining Yuliastiani mengatakan dua Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Jawa Barat menjadi kewenangan Kementerian PUPR. 

Baca Juga: Jadi Tulang Punggung Perekonomian, DPMPTSP Jabar Genjot Investasi di Kawasan Industri

"Sekarang kita (Pemprov Jabar) hanya memberikan kewenangan dua DAS di bagian Selatan Jabar," ujarnya. 

Nining menilai kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap dunia usaha. Sebab, di wilayah tersebut banyak sektor industri kecil dan masih berpotensi tinggi untuk menggunakan air tanah. 

Sedangkan untuk Jabar Bagian Utara yang masih menjadi masalah. BMPS Jabar sudah beberapa kali melakukan beberapa langkah fasilitasi dan koordinasi di tingkat pusat, daerah Kabupaten/Kota termasuk horizontal yaitu dinas-dinas yang mengatur kebijakan tersebut dengan melibatkan Dinas ESDM. 

"Kita juga sudah mengajukan ke PUPR tentang hal tersebut," ujarnya. 

Sejak terbitnya surat Permen PUPR No 2 /2024 pada Januari lalu. Dalam surat tersebut tertera ada kepastian terhadap izin pemanfaatan air. Dimana sebelumnya harus melalui BBWS.

"Tapi sekarang dari pelaku usaha langsung mengajukan ke Kementerian PUPR Dirjen SDA," pungkasnya.